Bisnis

  • Bisakah menjadikan wabah Covid-19 sebagai alasan force majeure?

    Wabah virus corona dan/atau lockdown pemerintah dapat menjadi peristiwa force majeur jika memenuhi unsur-unsur:

    1. kejadian yang tidak terduga;
    2. adanya halangan;
    3. tidak disebabkan oleh kesalahan debitur; dan
    4. tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur.

    Jika dalam perjanjian tegas dinyatakan keadaan outbreak atau lockdown sebagai peristiwa force majeur, maka dapat dijadikan alasan force majeur. Jika tidak dinyatakan tegas dalam perjanjian, maka yang harus diperhatikan adalah prestasinya, bukan semata peristiwanya.

    Selengkapnya di sini.

  • Apa skema pemerintah untuk memulihkan perekonomian?

    Program pemulihan ekonomi nasional telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Hal yang diatur antara lain adalah pemulihan ekonomi nasional bagi sektor perbankan serta kepada debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan dengan persyaratan tertentu.

    Selengkapnya di sini.

  • Benarkah kredit-kredit di bank mendapat kelonggaran pelunasan?

    Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini bersifat himbauan dan ada syarat debitur yang mendapatkan ‘kelonggaran’ ini.

    Selengkapnya di sini.

  • Adakah upaya pemerintah untuk melarang ekspor masker di tengah kelangkaan dan harga tinggi seperti ini?

    Pemerintah telah menetapkan larangan sementara ekspor masker melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Larangan Sementara Ekspor Antiseptik, Bahan Baku Masker, Alat Pelindung Diri, dan Masker. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat dipidana dengan penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.

    Selengkapnya di sini.

  • Apakah ada insentif pajak bagi dunia usaha yang terdampak Covid-19?

    Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak untuk wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. Dalam PMK ini, setidaknya pemerintah memberikan 4 insentif pajak yang dinyatakan berlaku efektif pada 1 April mendatang.

    Apa saja insentif tersebut? Simak selengkapnya di sini.

  • Adakah kebijakan pemerintah terkait pemberian insentif pajak?

    Untuk membantu wajib pajak yang terkena dampak wabah COVID-19, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan berbagai kebijakan insentif dan relaksasi di bidang perpajakan, di antaranya Insentif Pajak Penghasilan (“PPh”) Pasal 21, insentif PPh Pasal 22 Impor, Penurunan Tarif PPH Badan, dan sebagainya.

    Selengkapnya di sini.

  • Jika terjadi penundaan kontrak akibat penyebaran Covid-19, bagaimana penyelesaiannya?

    Intinya, force majeur bukanlah keadaan yang terjadi demi kontrak, melainkan demi hukum. Sepanjang tidak diperjanjikan lain, aturan kahar dalam KUH Perdata berlaku. Simak selengkapnya di sini.

  • Bisakah perusahaan terbuka menyelenggarakan RUPS secara online?

    Secara umum, Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

    Lebih lanjut, RUPS secara elektronik untuk perusahaan terbuka diatur tersendiri dalam Peraturan Otorita Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

    Selengkapnya di sini.

  • Pemerintah telah mengeluarkan stimulus ekonomi kedua untuk menangani dampak virus Corona, apa saja isinya?

    Ada empat isu yang masuk dalam stimulus ekonomi kedua untuk menangani dampak virus Corona yang diterbitkan pemerintah. Keempatnya adalah, (1) ketersediaan stok dan pasokan pangan yang akan mempengaruhi stabilitas harga pangan; (2) pembatasan perjalanan dan mobilitas pekerja yang mempengaruhi sektor pariwisata dan transportasi; (3) disrupsi produksi, distribusi, dan rantai pasok yang mempengaruhi kinerja sektor manufaktur dan turunannya; serta 4) kejatuhan harga minyak dunia akibat pelemahan permintaan dan perang harga minyak antara Arab.

    Simak artikel selengkapnya di sini.

  • Bisakah Rapat Anggota Koperasi dilakukan secara online?

    Bisa, rapat anggota dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta saling melihat dan mendengar serta berpartisipasi langsung dalam rapat anggota dan dengan beberapa ketentuan lainnya menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi.

    Selengkapnya di sini.

  • Adakah insentif pajak bagi produsen atau importir barang-barang seperti APD?

    Ada, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 menguraikan berbagai pemberian fasilitas perpajakan terhadap penyediaan barang yang diperlukan dalam penanganan COVID-19, salah satunya Alat Pelindung Diri (APD).

     

    Selengkapnya di sini.

  • Bagaimana proses perpanjangan PKPU Sementara karena imbas wabah COVID-19?

    Dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (“PKPU”) dikenal istilah PKPU sementara yang berlangsung selama 45 hari, serta PKPU tetap yang berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan PKPU sementara diucapkan.

    Dalam PKPU diajukan rencana perdamaian oleh debitur. Rencana perdamaian tersebut dibuat secara terperinci dan terbuka agar meyakinkan kreditur bahwa debitur dapat dianggap sunguh-sungguh menyelesaikan utang-utangnya. Rencana ini dapat menjadi acuan kreditur untuk menentukan posisi utang debitur.

    Terkait COVID-19, Mahkamah Agung telah menerbitkan surat edaran yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menunda pemeriksaan terhadap perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya.

    Selengkapnya di sini.

Didukung oleh
HOL-gray

AD Premier 9th Floor
Jl. TB Simatupang No.5 Ragunan
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Telp : 62-21 2270 8910
Fax : 62-21 2270 8909
[email protected]
[email protected]

facebook
twitter83x83
linkedin
Didukung oleh
Back to top of page