Hukum Pidana

Identitas pasien yang termuat dalam rekam medis termasuk rahasia kedokteran yang harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter yang bertugas maupun rumah sakit.

Dikarenakan sifatnya yang rahasia, identitas pasien termasuk kategori informasi yang tidak boleh dibuka aksesnya pada pemohon informasi publik. Jika menyebarkan identitas pasien positif COVID-19 secara sengaja dan tanpa hak, maka dokter, dokter gigi, maupun pihak rumah sakit, dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10 juta.

Selengkapnya di sini.

Polri bersama TNI akan membubarkan masyarakat yang masih tidak mengindahkan imbauan Pemerintah agar bekerja dari rumah dan menjaga jarak demi menekan penularan virus Covid-19. Upaya pembubaran ini menindaklanjuti Maklumat Kapolri nomor Mak/2/III/2020 tertanggal 19 Maret 2020 yang diterbitkan menyusul semakin cepatnya penyebaran penularan virus Covid-19 di Indonesia.

Bagi warga yang ‘bandel’ dan tetap berkerumun, ada pidananya lho! Selengkapnya di sini.

Terhadap pelanggaran kewajiban menggunakan masker, masing-masing daerah mengatur sanksi yang berlaku. Bisa jadi hukuman yang dapat dikenakan tidak hanya berupa denda, melainkan dengan tambahan hukuman lainnya misalnya teguran lisan/tertulis dan kerja sosial, seperti yang diatur di  Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Sehingga kami menyarankan Anda untuk melihat kembali peraturan daerah yang berlaku di daerah setempat.

Selengkapnya di sini.

Narapidana dan anak yang dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara melalui asimilasi dan hak integrasi guna mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19 tidak serta merta dibebaskan, melainkan dirumahkan.

Narapidana yang dirumahkan tersebut tetap berada dalam pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan. Artinya, mereka tidak boleh ke luar rumah dan apabila kembali melakukan kejahatan, maka hukumannya diperberat.

Selengkapnya di sini.

Pelaku yang menolak pemakaman pasien COVID-19, sehingga menghalangi atau mempersulit prosesi pemakaman, dapat diancam pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak satu juta delapan ratus ribu rupiah.

Selengkapnya di sini.

Pembuat, penjual, dan pembeli surat keterangan dokter palsu yang digunakan untuk lolos pemeriksaan agar dapat bepergian di tengah wabah COVID-19, dapat dijerat dengan sanksi pidana.

Pembuat dan pengguna surat keterangan dokter palsu dapat dijerat berdasarkan Pasal 263, Pasal 267, atau Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tergantung kedudukan masing-masing pihak.

Penjualnya juga berpotensi dikenai sanksi atas tindak pidana penadahan, berupa penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp900 ribu.

Selengkapnya di sini.

Penyebar berita yang tidak benar, tidak lengkap, berlebihan, atau belum pasti mengenai virus corona (COVID-19) dan menimbulkan keonaran dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Sedangkan jika berita tersebut mengandung muatan pencemaran nama baik atau fitnah, maka dapat dipidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya, berdasarkan aduan dari pihak yang dirugikan.

Selengkapnya di sini.

Dalam menjalankan praktik keperawatan, perawat wajib memberikan pelayanan keperawatan sesuai dengan kode etik, standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbuatan mesum yang dilakukan oleh perawat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana, kode etik profesi keperawatan, dan/atau disiplin profesi keperawatan.

Apa saja sanksi yang dapat dikenakan? Selengkapnya di sini.

Menyikapi perkembangan penyebaran Corona Virus 2019 (Covid-19) yang semakin meluas di Indonesia, akhirnya Mahkamah Agung (MA) memperketat sistem kerja di lembaga peradilan terutama di pengadilan untuk perkara pidana yang tetap berjalan. MA menerbitkan SEMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya. Di dalam surat edaran ini terdapat syarat dilaksanakannya sidang secara online.

Selengkapnya di sini.

YouTuber tersebut memanfaatkan situasi yang sedang sensitif, yaitu penyebaran virus corona di Indonesia, sehingga prank tersebut, menurut hemat kami, tidak dikategorikan sebagai gurauan atau lelucon.

Meskipun demikian, YouTuber yang demi konten membuat prank virus corona berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan berpotensi dikenakan pasal penyebar hoax sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Selengkapnya di sini.

Salah satu provinsi yang telah disetujui sebagai lokasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terkait wabah Covid-19 adalah DKI Jakarta melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/239/2020. Gubernur DKI Jakarta telah mengatur secara rinci PSBB dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020. Penangkapan terhadap masyarakat yang melanggar PSBB, menggunakan Pasal 93 juncto Pasal 9 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 218 KUHP. Perlu diingat, perlu ada diskresi polisi bahwa penegakan hukum pidana bukan berarti perlu langsung melakukan penangkapan. Ini dikarenakan penangkapan tersebut bertolak belakang dengan keinginan Kementerian Hukum dan HAM yang ingin mengurangi penumpukan orang di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan saat merebaknya wabah Covid-19.

Selengkapnya baca di sini.

Hasil dari swab test dapat diartikan sebagai bentuk rekam medis yang berhak pasien terima ataupun setidak-tidaknya surat dari dinas melampirkan hasil itu.

Sedangkan ancaman dari petugas yang menyatakan akan mempersulit anggota keluarga Anda dalam segala hal, terutama untuk akses kesehatan adalah bertentangan dengan hukum dan petugas tersebut dapat dituntut secara pidana.

Selengkapnya di sini.

Pemalsuan kartu vaksin, surat keterangan RT-PCR test dan rapid test antigen yang digunakan sebagai dokumen persyaratan perjalanan termasuk merupakan perbuatan pidana pemalsuan surat yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).

Baik pelaku yang memalsukan maupun pemakai dokumen tersebut sama-sama dapat dijerat pidana dalam KUHP.

Selengkapnya di sini.

Untuk menyikapi kelonjakan harga obat terapi COVID-19 di pasaran akhir-akhir ini, Menteri Kesehatan menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021 Tahun 2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengatur lebih lanjut mengenai harga eceran tertinggi (“HET”) obat terapi COVID-19.

Selengkapnya simak di sini.

Untuk mengajukan permohonan pembebasan bersyarat, narapidana Warga Negara Asing (“WNA”) wajib melampirkan, di antaranya, surat jaminan dari kedutaan besar/konsulat/pejabat yang ditunjuk. Sehingga, jika tidak memperoleh surat jaminan dari kedutaan besar/konsulat/pejabat yang ditunjuk, narapidana yang bersangkutan tidak dapat mengajukan permohonan pembebasan bersyarat, meskipun sudah mendapat surat jaminan dari penjamin WNA.

Selengkapnya di sini.