Hukum Pidana

  • Apa hukuman bagi penyebar identitas pasien Covid-19?

    Identitas pasien yang termuat dalam rekam medis termasuk rahasia kedokteran yang harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter yang bertugas maupun rumah sakit.

    Dikarenakan sifatnya yang rahasia, identitas pasien termasuk kategori informasi yang tidak boleh dibuka aksesnya pada pemohon informasi publik. Jika menyebarkan identitas pasien positif COVID-19 secara sengaja dan tanpa hak, maka dokter, dokter gigi, maupun pihak rumah sakit, dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10 juta.

    Selengkapnya di sini.

  • Apakah ada jerat pidana bagi warga ‘bandel’ yang nekat berkerumun saat merebaknya wabah Covid-19?

    Polri bersama TNI akan membubarkan masyarakat yang masih tidak mengindahkan imbauan Pemerintah agar bekerja dari rumah dan menjaga jarak demi menekan penularan virus Covid-19. Upaya pembubaran ini menindaklanjuti Maklumat Kapolri nomor Mak/2/III/2020 tertanggal 19 Maret 2020 yang diterbitkan menyusul semakin cepatnya penyebaran penularan virus Covid-19 di Indonesia.

    Bagi warga yang ‘bandel’ dan tetap berkerumun, ada pidananya lho! Selengkapnya di sini.

  • Bolehkah menghukum seseorang dengan dua sanksi sekaligus karena tidak memakai masker?

    Terhadap pelanggaran kewajiban menggunakan masker, masing-masing daerah mengatur sanksi yang berlaku. Bisa jadi hukuman yang dapat dikenakan tidak hanya berupa denda, melainkan dengan tambahan hukuman lainnya misalnya teguran lisan/tertulis dan kerja sosial, seperti yang diatur di  Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 110 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Sehingga kami menyarankan Anda untuk melihat kembali peraturan daerah yang berlaku di daerah setempat.

    Selengkapnya di sini.

  • Mengapa Narapidana Harus ‘Dilepaskan’ di Tengah Wabah COVID-19?

    Narapidana dan anak yang dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara melalui asimilasi dan hak integrasi guna mencegah dan menanggulangi penyebaran COVID-19 tidak serta merta dibebaskan, melainkan dirumahkan.

     

    Narapidana yang dirumahkan tersebut tetap berada dalam pengawasan oleh Balai Pemasyarakatan. Artinya, mereka tidak boleh ke luar rumah dan apabila kembali melakukan kejahatan, maka hukumannya diperberat.

     

    Selengkapnya di sini.

  • Menolak pemakaman jenazah Covid-19, apa pidananya?

    Pelaku yang menolak pemakaman pasien COVID-19, sehingga menghalangi atau mempersulit prosesi pemakaman, dapat diancam pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 178 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak satu juta delapan ratus ribu rupiah.

    Selengkapnya di sini.

  • Apa hukumnya menyediakan/menjual/membuat surat keterangan dokter palsu bagi orang-orang yang ingin berpergian di tengah wabah COVID-19?

    Pembuat, penjual, dan pembeli surat keterangan dokter palsu yang digunakan untuk lolos pemeriksaan agar dapat bepergian di tengah wabah COVID-19, dapat dijerat dengan sanksi pidana.

    Pembuat dan pengguna surat keterangan dokter palsu dapat dijerat berdasarkan Pasal 263, Pasal 267, atau Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tergantung kedudukan masing-masing pihak.

    Penjualnya juga berpotensi dikenai sanksi atas tindak pidana penadahan, berupa penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak Rp900 ribu.

    Selengkapnya di sini.

     

  • Menyebarkan berita hoaks tentang Covid-19, bagaimana hukumnya?

    Penyebar berita yang tidak benar, tidak lengkap, berlebihan, atau belum pasti mengenai virus corona (COVID-19) dan menimbulkan keonaran dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

    Sedangkan jika berita tersebut mengandung muatan pencemaran nama baik atau fitnah, maka dapat dipidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahannya, berdasarkan aduan dari pihak yang dirugikan.

    Selengkapnya di sini.

  • Apa saja syarat dilaksanakannya sidang perkara pidana digelar secara online?

    Menyikapi perkembangan penyebaran Corona Virus 2019 (Covid-19) yang semakin meluas di Indonesia, akhirnya Mahkamah Agung (MA) memperketat sistem kerja di lembaga peradilan terutama di pengadilan untuk perkara pidana yang tetap berjalan. MA menerbitkan SEMA No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya. Di dalam surat edaran ini terdapat syarat dilaksanakannya sidang secara online.

    Selengkapnya di sini.

  • Ada saja ulah Youtuber yang bikin prank di situasi seperti ini, adakah sanksi pidananya?

    YouTuber tersebut memanfaatkan situasi yang sedang sensitif, yaitu penyebaran virus corona di Indonesia, sehingga prank tersebut, menurut hemat kami, tidak dikategorikan sebagai gurauan atau lelucon.

    Meskipun demikian, YouTuber yang demi konten membuat prank virus corona berpotensi menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan berpotensi dikenakan pasal penyebar hoax sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

    Selengkapnya di sini.

  • Bagaimana hukumnya jika terjadi penangkapan terhadap orang-orang saat PSBB?

    Salah satu provinsi yang telah disetujui sebagai lokasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terkait wabah Covid-19 adalah DKI Jakarta melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/239/2020. Gubernur DKI Jakarta telah mengatur secara rinci PSBB dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020. Penangkapan terhadap masyarakat yang melanggar PSBB, menggunakan Pasal 93 juncto Pasal 9 UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 218 KUHP. Perlu diingat, perlu ada diskresi polisi bahwa penegakan hukum pidana bukan berarti perlu langsung melakukan penangkapan. Ini dikarenakan penangkapan tersebut bertolak belakang dengan keinginan Kementerian Hukum dan HAM yang ingin mengurangi penumpukan orang di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan saat merebaknya wabah Covid-19.

     

    Selengkapnya baca di sini.

  • Apa sanksi jika pihak RS jemput paksa terduga COVID-19 padahal hasil swab test belum ada?

    Hasil dari swab test dapat diartikan sebagai bentuk rekam medis yang berhak pasien terima ataupun setidak-tidaknya surat dari dinas melampirkan hasil itu.

    Sedangkan ancaman dari petugas yang menyatakan akan mempersulit anggota keluarga Anda dalam segala hal, terutama untuk akses kesehatan adalah bertentangan dengan hukum dan petugas tersebut dapat dituntut secara pidana.

    Selengkapnya di sini.

Didukung oleh
HOL-gray

AD Premier 9th Floor
Jl. TB Simatupang No.5 Ragunan
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Telp : 62-21 2270 8910
Fax : 62-21 2270 8909
[email protected]
[email protected]

facebook
twitter83x83
linkedin
Didukung oleh
Back to top of page