Kesehatan dan Keagamaan

  • Apa hukumnya jika pasien berbohong tentang masalah kesehatannya?

    Tindakan pemeriksaan kesehatan yang dokter lakukan merupakan suatu upaya penanggulangan wabah, seperti wabah COVID-19. Barangsiapa yang berbohong atas kondisi kesehatannya padahal ia patut diduga terinfeksi atau membawa COVID-19 bisa dikenai pidana penjara, karena menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah.

    Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah atau karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam pidana penjara dan/atau denda.

    Selengkapnya di sini

  • Di tengah kondisi yang memprihatinkan begini, apa hak-hak yang diperoleh pasien, tenaga kesehatan, dan dokter?

    Hak pasien antara lain:

    1. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
    2. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
    3. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi.

     

    Hak tenaga kesehatan antara lain:

    1. memperoleh pelindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
    2. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya;
    3. menerima imbalan jasa;
    4. memperoleh pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama.

     

    Hak dokter anatara lain:

    1. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
    2. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
    3. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya.

     

    Kepada para petugas tertentu yang melaksanakan upaya penanggulangan wabah COVID-19 dapat diberikan penghargaan, seperti yang bersifat materi, atas risiko yang ditanggung dalam melaksanakan tugasnya.

     

    Selengkapnya di sini.

  • Apa yang harus diperhatikan saat isolasi diri di rumah?

    Mereka yang sakit diminta untuk tetap di rumah, dengan uraian sebagai berikut:

    1. Jangan pergi bekerja, ke sekolah, atau ke ruang publik untuk menghindari penularan COVID-19 ke orang lain di masyarakat;
    2. Harus mengisolasi diri dan memantau diri sendiri untuk menghindari kemungkinan penularan kepada orang-orang di sekitar, termasuk keluarga;
    3. Melapor kepada fasilitas pelayanan kesehatan terdekat tentang kondisi kesehatan, riwayat kontak dengan pasien COVID-19, atau riwayat perjalanan dari negara/area transmisi lokal, untuk dilakukan pemeriksaan sampel oleh petugas kesehatan.

    Selengkapnya di sini.

  • Apa yang harus dilakukan saat isolasi diri di rumah?

    Yang dilakukan antara lain adalah

    1. Tinggal di rumah dan jangan pergi bekerja dan ke ruang publik;
    2. Gunakan kamar terpisah di rumah dari anggota keluarga lainnya. Jika memungkinkan, upayakan menjaga jarak setidaknya satu meter dari anggota keluarga lain;
    3. Gunakan selalu masker selama masa isolasi diri.
    4. Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis seperti batuk atau kesulitan bernapas.
    5. Hindari pemakaian bersama peralatan makan (piring, sendok, garpu, gelas), dan perlengkapan mandi (handuk, sikat gigi, gayung) dan linen/seprai
    6. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengonsumsi makanan bergizi, melakukan kebersihan tangan rutin, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta keringkan, dsb.

    Selengkapnya di sini.

  • Adakah jerat hukum bagi mereka yang ogah dikarantina?

    Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100 juta.

    Selengkapnya di sini.

  • Apa saja hak dan kewajiban pasien-dokter dalam menangani Covid-19?

    Pasien dan dokter terikat dalam “perjanjian terapeutik” di mana keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menegakkan diagnosa. Mulai dari jujur dan lengkap memberikan informasi karena Covid-19 adalah penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 4 tahun 1984.

    Simak penjelasannya di sini.

  • Adakah santunan bagi tenaga kesehatan yang meninggal karena menangani COVID-19?

    Pemerintah telah menetapkan pemberian insentif dan santunan kematian kepada tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehaan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

    Besaran santunan kematian sebesar Rp300 juta diberikan kepada tenaga kesehatan yang meninggal dalam memberikan pelayanan kesehatan karena paparan COVID-19 saat bertugas.

    Selengkapnya di sini.

  • Apakah ada mekanisme pembiayaan JKN untuk pasien Covid-19?

    Presiden Jokowi mengatakan ada tiga mekanisme yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, penyelesaian dasar hukum baru yang dibutuhkan untuk mengatur pembiayaan, sehingga terdapat kepastian pelayanan yang baik bagi pasien maupun pihak rumah sakit (RS).

    Kedua, terkait pembiayaan JKN untuk pasien Covid-19, Presiden Jokowi memerintahkan untuk menyiapkan beban biaya pelayanan kesehatan atas penanganan bencana wabah Covid-19 melalui APBN atau APBD. Ketiga, Menteri Kesehatan diminta segera menetapkan norma, standar, dan prosedur yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan jaminan kesehatan untuk pasien Covid-19.

    Simak selengkapnya di sini.

  • Bagaimana protokol kegiatan ibadah di tempat ibadah?

    Seluruh jajaran instansi di bawah Kementerian Agama diminta melakukan sosialisasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan di daerah jajarannya untuk melakukan imbauan, seperti:

    1. Memastikan seluruh area rumah ibadah bersih dengan melakukan pembersihan area rumah ibadah dengan menggunakan disinfektan, terutama menjelang aktivitas padat di setiap media dan lokasi representatif (ruang utama peribadahan, pegangan pintu, tombol lift, pegangan eskalator, dan lain-lain).
    2. Gulung dan sisihkan karpet. Gunakan sajadah/alas milik sendiri untuk beribadah.
    3. Siapkan alat deteksi suhu tubuh di pintu masuk. Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi ≥ 38°C, dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasilitas layanan kesehatan terdekat.
    4. Hindari kebiasaan bersalaman atau bercium pipi, dsb.

    Selengkapnya di sini.

  • Bagaimana nasib uang jamaah haji yang batal berangkat tahun 2020 ini?

    Jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus yang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (“Bipih”) menjadi jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021 M.

    Namun, bagi jemaah haji yang menginginkan pengembalian setoran pelunasan Bipih, dapat melakukannya dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.

    Selengkapnya di sini.

    Selain itu, jika Anda adalah jemaah umrah yang juga terkena imbas penundaan keberangkatan, bisa simak artikel ini.

  • Bagaimana hukumnya untuk orang yang memaksa menggelar resepsi pernikahan di kondisi seperti ini?

    Pada dasarnya tidak ada larangan formal untuk melakukan resepsi perkawinan. Saat ini, pemerintah cenderung hanya mengimbau agar masyarakat membatasi kegiatan tersebut, atau melaksanakannya dengan protokol kesehatan ketat.

    Namun demikian, sejatinya resepsi perkawinan tidak menentukan keabsahan perkawinan. Oleh karena itu, sifatnya tidak wajib untuk dilakukan.

    Selengkapnya di sini.

  • Memang apa bedanya Tenaga Kesehatan dan Tenaga Medis?

    Yang termasuk tenaga medis antara lain yaitu dokter dan dokter gigi, sedangkan yang termasuk tenaga kesehatan antara lain yaitu perawat dan apoteker. Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015, tenaga medis tidak lagi termasuk kelompok tenaga kesehatan.

    Pembedaan ini salah satunya didasari oleh wewenang dokter dan dokter gigi untuk melakukan intervensi medis teknis dan intervensi bedah tubuh manusia, yang tidak dimiliki jenis tenaga kesehatan lainnya yang dilakukan secara mandiri.

    Selengkapnya di sini.

Didukung oleh
HOL-gray

AD Premier 9th Floor
Jl. TB Simatupang No.5 Ragunan
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Telp : 62-21 2270 8910
Fax : 62-21 2270 8909
[email protected]
[email protected]

facebook
twitter83x83
linkedin
Didukung oleh
Back to top of page