Ketenagakerjaan

  • Bolehkah pengusaha memotong gaji karyawannya karena terdampak virus Corona?

    Pemotongan upah yang dibenarkan menurut hukum adalah yang: dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau peraturan kerja bersama untuk denda, ganti rugi, dan/atau uang muka; pemotongan upah untuk pihak ketiga; atau pembayaran hutang atau cicilan hutang pekerja/ buruh; dan/ atau sewa rumah dan/atau sewa barang-barang milik perusahaan. Selain itu, pemotongan upah karena alasan lain tidak sah.

    Selengkapnya di sini.

  • Bagaimana perhitungan pesangon bagi korban PHK?

    Pemutusan hubungan kerja (“PHK”) harus dicegah dengan segala upaya. Dalam menghadapi dampak negatif COVID-19 pun, pengusaha diminta untuk tidak melakukan PHK.

    Jika terjadi PHK, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Misalnya untuk masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, maka pesangonnya paling sedikit sebesar 2 (dua) bulan upah.

    Bagaimana perhitungan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak? Selengkapnya di sini, di sini, dan di sini.

     

    Sedangkan untuk pekerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang di-PHK, hanyalah ganti rugi sebesar upah sampai batas waktu berakhirnya masa PKWT. Selengkapnya di sini

  • Membayar upah karyawan dengan dicicil, memang boleh?

    Pengusaha dilarang mencicil upah karyawan karena upah harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan tanggal pembayaran yang telah diperjanjikan.

    Namun, Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan surat edaran yang mengatur pengupahan bagi karyawan yang dirumahkan sementara akibat wabah COVID-19. Salah satu materi muatannya adalah memperbolehkan perubahan besaran maupun cara pembayaran upah sesuai kesepakatan pengusaha dan karyawan.

    Selengkapnya di sini.

  • Membayar THR karyawan dengan dicicil, memang boleh?

    Tunjangan Hari Raya (“THR”) wajib dibayarkan pengusaha kepada karyawan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan dan dibayarkan 1 kali dalam 1 tahun, kecuali hari raya keagamaan yang sama terjadi lebih dari 1 kali dalam 1 tahun.

    Namun pembayaran THR bisa ditentukan lain sesuai kesepakatan pengusaha dan karyawan yang dituangkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

    Jadi, jika pengusaha sedang mengalami kesulitan keuangan, THR dapat dicicil pembayarannya sepanjang disepakati bersama antara pengusaha dengan karyawan.

    Selengkapnya di sini.

  • Apakah upah pekerja yang dirumahkan tetap harus dibayar?

    Jika pekerja dirumahkan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19, maka ketentuan pembayaran upah mengacu pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.

    Begini ketentuannya:

    1. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) COVID-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh.
    2. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan kasus suspek COVID-19 dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa karantina/isolasi.
    3. Bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit COVID-19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan.
    4. Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh.

    Selengkapnya di sini.

  • Adakah jerat hukum bagi perusahaan yang tidak taat PSBB?

    PSBB adalah salah satu bentuk upaya kekarantinaan kesehatan untuk menanggulangi wabah. Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah atau karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam pidana penjara dan/atau denda.

    Selengkapnya di sini.

  • Apa saja yang harus dipenuhi perusahaan yang mulai memberlakukan Work From Office (WFO) dalam waktu dekat ini?

    Kementerian Kesehatan membagi panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 untuk tempat kerja pada masa PSBB dan pada saat kembali bekerja pasca PSBB.

    Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tahun 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

    Hal yang diatur antara lain adalah semua pekerja diwajibkan untuk menggunakan masker selama di tempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja, serta setiap keluar rumah. Di samping itu perlu ada penerapan higiene dan sanitasi lingkungan kerja.

    Selengkapnya di sini.

     

  • Meski ada himbauan work from home, kenyataannya masih banyak karyawan yang bekerja di kantor. Sebenarnya apa dasar hukumnya?

    Di Jakarta, menurut Surat Edaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor 14/SE/2020 Tahun 2020 tentang Himbauan Bekerja di Rumah (Work From Home), para pimpinan perusahaan diharapkan dapat mengambil langkah pencegahan terkait risiko penularan infeksi COVID-19 dengan melakukan pekerjaan di rumah.

    Selengkapnya di sini.

  • Lalu apa dasar hukum work from home untuk pegawai ASN seperti PNS?

    Kebijakan work from home dirumuskan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instasi Pemerintah. ASN yang berada di lingkungan instansi pemerintah dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya. Namun, pejabat pembina kepegawaian harus memastikan terdapat minimal dua level pejabat struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat.

    Selengkapnya di sini.

  • Apa benar ada PNS yang tak dapat THR? Siapa mereka?

    Ya benar, mereka adalah:

    1. PNS dalam jabatan pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
    2. PNS dalam jabatan fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara jabatan fungsional ahli utama;
    3. PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
    4. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

    Selengkapnya di sini.

  • Apakah ada perlindungan bagi pekerja akibat wabah Covid-19?

    Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Edaran yang diteken 17 Maret 2020 ini ditujukan kepada seluruh Gubernur di Indonesia.

    Namun edaran ini memicu kritik dari sejumlah kalangan. Apa saja kritikannya? Baca selengkapnya di sini.

  • Apakah metode Work From Home juga berlaku di swasta, khususnya di kantor hukum dan bagaimana efektivitasnya?

     

    Hampir seluruh perkantoran telah menerapkan mekanisme Work From Home (WFH) sehingga karyawannya mesti bekerja dari rumah akibat wabah Covid-19. Tidak terkecuali pekerjaan di industri jasa hukum atau advokat. Hukumonline mencoba mencari tahu efektivitas WFH di sejumlah kantor hukum di Jakarta.

    Apakah WFH memiliki dampak yang signifikan terhadap pekerjaan advokat di beberapa kantor hukum? Simak artikelnya di sini.

  • Apakah work from home bagi notaris tidak melanggar UU dan kode etik?

    Notaris yang work from home dinilai sah berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris juncto UU No. 2 Tahun 2014 (UU Jabatan Notaris). Notaris tidak perlu khawatir dengan larangan pasal 17 UU Jabatan Notaris.

    Selengkapnya di sini.

  • Bolehkah gaji atasan dipotong hingga di bawah staf karena COVID-19?

    Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan, perusahaan yang terkena dampak ekonomi karena COVID-19 dapat mengubah besaran gaji maupun cara pembayaran gaji berdasarkan kesepakatan dengan karyawan.

    Namun, perubahan besarnya gaji tersebut tetap perlu memperhatikan struktur dan skala upah dalam perusahaan, yang salah satunya disusun berdasarkan jenjang jabatan di dalam perusahaan.

    Selengkapnya di sini.

Didukung oleh
HOL-gray

AD Premier 9th Floor
Jl. TB Simatupang No.5 Ragunan
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Telp : 62-21 2270 8910
Fax : 62-21 2270 8909
[email protected]
[email protected]

facebook
twitter83x83
linkedin
Didukung oleh
Back to top of page