Pariwisata

Langkah ini termuat dalam Surat Edaran Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Imbauan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditujukan kepada dinas yang membidangi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, agar antara lain:

1. Berkonsultasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19 di wilayah kewenangan masing-masing secara berkala kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di daerah (gubernur/bupati/walikota) serta membuka mediasi dan Layanan Pengaduan Masyarakat (Call Center) di daerah.
2. Dinas pada level provinsiagar memantau dan melaporkan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui Ketua Manajemen Krisis Kepariwisataan, dengan (contact center COVID-19: +6281 1895 6767 (WhatsApp) atau e-mail [email protected]).

Selengkapnya di sini.

Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 2021 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Libur Hari Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali (“SE Gubernur Bali 2021/2020”) yang mengatur bahwa setiap orang yang akan masuk wilayah Bali wajib menunjukkan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau uji Rapid Test Antigen paling lama 2×24 jam sebelum keberangkatan.

Selain itu, ada beberapa kewajiban dan larangan bagi setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melaksanakan aktivitas selama libur Hari Raya Natal dan tahun baru 2021. Selengkapnya di sini.

Tentu bisa. Pejabat Imigrasi menolak WNA yang masuk wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum. Penolakan hanya dapat dilakukan pada mereka yang memang telah benar-benar terdeteksi menderita penyakit menular.

Kini pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia yang secara tegas melarang sementara orang asing untuk memasuki/transit di wilayah Indonesia. Mereka bisa masuk jika memenuhi syarat:

1. surat keterangan sehat dalam bahasa Inggris dari otoritas kesehatan di masing-masing negara;
2. telah berada 14 hari di wilayah/negara yang bebas COVID-19;
3. pernyataan bersedia masuk karantina selama 14 hari yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia.

Selengkapnya di sini dan di sini.

Mereka akan ditempatkan di rumah sakit atau tempat penginapan yang mudah diawasi oleh pejabat imigrasi.

Selengkapnya di sini.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah menerbitkan larangan sementara bagi seluruh orang asing untuk masuk maupun transit di wilayah Indonesia guna mencegah penyebaran COVID-19 di tanah air yang termuat dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Republik Indonesia.

Larangan tersebut dikecualikan terhadap:

1. orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap;
2. orang asing pemegang visa diplomatik dan visa dinas;
3. orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas;
4. tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan dan alasan kemanusiaan;
5. awak alat angkut; dan
6. orang asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional.

Selengkapnya di sini.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenpar) merespon ini dengan meminta seluruh kegiatan pariwisata ditunda selama wabah ini menjadi ancaman. Penutupsan sementara tempat pariwisata juga diterapkan sejumlah Pemerintah Provinsi, salah satunya DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatir DKI Jakarta yang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 160 Tahun 2020 tentang Penutupan Sementara Kegiatan Operasional Industri Pariwisata Dalam Upaya Kewaspadaan Terhadap Penularan Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19).

Selengkapnya di sini.

Jika konser dibatalkan karena COVID-19, maka konsumen yang sudah telanjur membeli tiket berhak menerima pengembalian biaya tiket secara penuh, tanpa dikurangi biaya-biaya administrasi lainnya. Selain itu, ada alternatif lain, misalnya penundaan konser atau konser bisa diselenggarakan melalui media lain yang hanya bisa diakses oleh pembeli tiket.

Selengkapnya di sini.