Profesi Hukum dan Layanan Masyarakat

Kriteria penerima vaksin COVID-19 ditetapkan berdasarkan kajian Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization) dan/atau Strategic Advisory Group of Experts on Immunization of the World Health Organization (SAGE WHO). Mereka adalah:

1. tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang yang bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan (“fasyankes”), Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya;
2. tokoh masyarakat/agama, pelaku perekonomian strategis, perangkat daerah kecamatan, perangkat desa, dan perangkat rukun tetangga/rukun warga;
3. guru/tenaga pendidik dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, atau setingkat/sederajat, dan perguruan tinggi;
4. aparatur kementerian/lembaga, aparatur organisasi perangkat pemerintah daerah, dan anggota legislatif;
5. masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi; dan
6. masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya.

Selengkapnya di sini.

Hakim dan aparatur yang mengalami kondisi sakit khususnya batuk, pilek, demam, dan sesak napas, dan/atau memiliki riwayat interaksi dengan pihak atau lingkungan yang terkonfirmasi terjangkit COVID-19, dapat diberikan izin tidak masuk kantor oleh pimpinan satuan kerja masing-masing dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan kantor serta daerah setempat.

Persidangan perkara pidana, pidana militer, jinayat tetap dilangsungkan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan. Sedangkan pada persidangan perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara, pencari keadilan dianjurkan untuk memanfaatkan e-litigasi. Terkait sistem kerja di lembaga peradilan MA telah mengeluarkan Surat Edaran MA (SEMA) No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Selengkapnya di sini atau di sini.

Khusus untuk perkara pidana yang terdakwanya ditahan selama masa darurat ini, persidangan dapat dilakukan melalui teleconference, dengan cara:

1. Pembacaan dakwaan dilakukan dengan cara hakim, panitera pengganti, penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa berada di ruangan sidang pengadilan yang menyidangkan perkara tersebut. Terdakwa berada di ruangan khusus tahanan yang dilengkapi dengan fasilitas teleconference, sehingga pembacaan dakwaan didengar oleh terdakwa dan dapat menentukan sikap/ memberikan tanggapan setelah berkomunikasi dengan penasihat hukumnya apakah mengajukan eksepsi atau tidak mengajukan eksepsi;
2. Pemeriksaan saksi dilakukan dengan cara saksi didengar di muka persidangan yang didengar oleh terdakwa yang berada di ruangan khusus di rumah tahanan negara/lembaga pemasyarakatan;
3. Pemeriksaan terdakwa, pembacaan tuntutan, pembelaan dan pembacaan putusan dilakukan melalui teleconference.
4. Apabila tidak terdapat fasilitas teleconference di rumah tahanan negara dan/atau lembaga pemasyarakatan, maka persidangan tetap diupayakan dilaksanakan secara biasa (tidak melalui teleconference).

Selengkapnya di sini.

Asas persidangan terbuka untuk umum di masa COVID-19 ini tetap dilaksanakan akan tetapi dengan beberapa pembatasan, seperti pembatasan jumlah pengunjung sidang dan jarak antar pengunjung.

Selain itu, persidangan secara elektronik (e-litigation) yang dianjurkan di masa COVID-19 ini dilaksanakan melalui sistem informasi pengadilan pada jaringan internet publik, secara hukum telah memenuhi asas dan ketentuan persidangan terbuka untuk umum.

Selengkapnya di sini.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memberikan perpanjangan jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2020, terhadap:

1. berlakunya jangka waktu hak atas tanah; dan
2. pendaftaran surat keputusan pemberian, perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah;

yang telah atau akan berakhir pada masa status tanggap darurat COVID-19 terhitung sejak 31 Maret 2020.

Selengkapnya di sini.

Ya, para pejabat terkait memang diberikan imunitas untuk tidak dapat diproses hukum, baik secara pidana maupun perdata.

Namun imunitas tersebut tidak bersifat mutlak. Dengan kata lain, imunitas tersebut terbatas, dengan syarat:

1. dilaksanakan dengan iktikad baik (good faith); dan
2. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Imunitas tersebut dengan sendirinya gugur apabila si pembuat kebijakan memiliki niat jahat (mens rea) dan perbuatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selengkapnya di sini.

Meningkatnya penyebaran pandemi corona virus disease (Covid-19) dan atas perintah Jaksa Agung mulai hari ini Kamis 26 maret 2020, serentak para Jaksa se-Indonesia melaksanakan sidang secara online. Hal ini sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2020 yang salah satu poinnya tidak bisa memperpanjang lagi masa penahanan dalam proses persidangan pidana membuat para Jaksa bagai buah simalakama.

Simak selengkapnya di sini.

Pembuatan akta melalui video conference dianggap belum memenuhi prosedur wajib pembuatan akta autentik dalam undang-undang, karena tidak ada kejelasan soal kehadiran fisik penghadap.

Selengkapnya di sini.