Pemerintahan

  • Sudahkah status Wabah Covid-19 ditetapkan sebagai Bencana Nasional?

    Presiden Joko Widodo telah menetapkan wabah Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keppres Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional.  Status bencana nasional ini berlaku mulai 13 April 2020.

    Untuk selengkapnya silakan baca di sini.

  • Bagaimana ketentuan penetapan bencana nasional menurut undang-undang?

    Ketentuan penetapan bencana nasional sudah termaktub dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Bahkan, penetapan status dan tingkatan bencana juga telah diatur dengan Perpres No.17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu.

    Simak artikelnya di sini.

  • Apa yang menjadi hak rakyat di status bencana nasional ini?

    Selama tahap tanggap darurat penanggulangan bencana, dilakukan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan tersebut di antaranya meliputi bantuan penyediaan pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan lain-lain.

    Selengkapnya di sini.

  • Kebutuhan rakyat seperti apa yang wajib dipenuhi pemerintah jika terjadi lockdown?

    Kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah lockdown menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Setiap orang juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama karantina. Kebutuhan sehari-hari lainnya yang dimaksud antara lain kebutuhan pakaian dan perlengkapan mandi, cuci, dan buang air.

    Selengkapnya di sini.

  • Apa beda Darurat Kesehatan dengan Darurat Sipil?

    Kedaruratan Kesehatan Masyarakat bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

    Yang penting dan yang menjadi ukuran bagi Presiden untuk menyatakan sesuatu keadaan bahaya (termasuk darurat sipil) yaitu tingkatan keadaan bahaya yang setimpal adalah intensitas peristiwa/keadaan yang mengkhawatirkan bagi berlangsungnya kehidupan negara dan masyarakat.

    Selengkapnya di sini.

  • Saat PSBB di Jakarta, kegiatan apa saja yang dibatasi?

    Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta telah diizinkan oleh Kementerian Kesehatan sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/239/2020. Setidaknya terdapat 6 kategori kegiatan yang dibatasi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020. Keenam kategori tersebut adalah, peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

     

    Selengkapnya baca di sini atau di sini.

  • Masih banyak warga Jakarta yang membandel saat PSBB, apa pasal yang menjeratnya?

    Bagi mereka yang nekat ramai berkumpul dengan jumlah lebih dari 5 orang di tempat atau fasilitas umum dapat dikenakan sanksi menurut Pasal 11 ayat (1) Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang dimulai dari teguran hingga denda maksimal Rp. 250 ribu.

    Selengkapnya di sini.

  • Benarkah DKI Jakarta telah melarang pendatang yang tidak ber-KTP Jabodetabek?

    Ya, setiap orang atau pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan bepergian keluar dan/atau masuk DKI Jakarta selama masa penetapan bencana non alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional.

    Namun, larangan tersebut tidak berlaku bagi orang-orang berikut dengan tujuan dan/atau dari daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek):

    1. orang atau pelaku usaha yang memiliki KTP-el Jabodetabek; dan
    2. orang asing yang memiliki KTP-el/izin tinggal tetap/izin tinggal terbatas Jabodetabek.

    Selengkapnya simak di sini.

  • Apakah pemerintah telah menyiapkan paket kebijakan ekonomi agar perekonomian Indonesia tetap stabil?

    Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagai upaya lain dalam menjaga perekonomian Indonesia tetap stabil.

    Kebijakan keuangan negara tersebut meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.

    Selengkapnya di sini.

  • Haruskah Pilkada di Tengah Pandemi COVID-19 Tetap Dilaksanakan?

    Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang telah mengatur bahwa, pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 yang sedianya dilaksanakan pada bulan September 2020, ditunda karena terjadi bencana nonalam.

     

    Namun, Pilkada 2020 sebaiknya tidak dipaksakan pelaksanaanya. Persiapan Pilkada, mulai dari pendaftaran calon, verifikasi, sampai kampanye, berlangsung sejak pertengahan Juni 2020. Padahal pada Juni 2020, data COVID-19 masih menunjukkan angka yang sangat tinggi.

     

    Selain itu, protokol kesehatan yang ketat justru menimbulkan pembengkakan biaya pelaksanaan Pilkada.

     

    Selengkapnya di sini.

Didukung oleh
HOL-gray

AD Premier 9th Floor
Jl. TB Simatupang No.5 Ragunan
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Telp : 62-21 2270 8910
Fax : 62-21 2270 8909
[email protected]
[email protected]

facebook
twitter83x83
linkedin
Didukung oleh
Back to top of page