Transportasi

  • Gimana cara refund tiket mudik yang terlanjur dibeli?

    Larangan mudik meliputi larangan sementara penggunaan transportasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

    Baik penyelenggara transportasi darat, transportasi perkeretaapian, transportasi laut, dan transportasi udara akan mengembalikan biaya tiket secara penuh atau 100% kepada calon penumpang yang telah membeli tiket. Misalnya, bagi badan usaha angkutan udara, refund tiketnya dengan cara melakukan penjadwalan ulang (reschedule) bagi calon penumpang yang telah memiliki tiket tanpa dikenakan biaya.

    Selengkapnya di sini.

  • Apa hukuman bagi PNS yang masih nekat mudik?

    Larangan mudik bagi Aparatur Sipil Negara telah tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.

    Namun, Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) masih dapat mengajukan cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena, salah satu anggota keluarga inti (ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu) dari PNS yang bersangkutan sakit keras atau meninggal dunia (cuti karena alasan penting).

    Bagi PNS yang melanggar larangan tersebut akan dikenai hukuman disiplin dari ringan hingga berat sesuai kategori pelanggaran yang diatur.

    Selengkapnya di sini.

  • Bagaimana pedoman penggunaan kendaraan selama PSBB di Jakarta?

    Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:

    1. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
    2. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
    3. menggunakan masker di dalam kendaraan;
    4. membatasi jumlah orang maksimal 50% dari kapasitas kendaraan; dan
    5. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.

     

    Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:

    1. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
    2. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan,
    3. menggunakan masker dan sarung tangan; dan
    4. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.

     

    Bagaimana dengan moda transportasi pergerakan barang, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, dan/atau moda transportasi barang? Selengkapnya di sini.

  • Sudahkah ada kebijakan pemerintah atau pihak terkait tentang transportasi umum?

    Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor SE.4 Tahun 2020 tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Kementerian Perhubungan telah mewajibkan Kepala Unit Kerja berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana layanan transportasi yang steril dan sehat.

    Kementerian Perhubungan dan beberapa instansi dan perusahaan penyedia jasa terkait melakukan pembatalan dan perubahan jadwal transportasi umum domestik. Misalnya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebagai pengelola transportasi darat umum di Jabodetabek dan Angkasa Pura selaku pengelola bandara menerapkan konsep social distancing.

    Sedangkan pihak Kereta Api Indonesia membatalkan sejumlah keberangkatan kereta api, baik jarak jauh, menengah, maupun lokal.

    Selengkapnya di sini.

  • Apa yang dibolehkan beroperasi bagi driver ojek online?

    PSBB meliputi adanya pembatasan moda transportasi, yang dikecualikan bagi moda transportasi tertentu. Namun, angkutan roda dua berbasis aplikasi dilarang membawa penumpang dan hanya diperbolehkan mengangkut barang.

    Selengkapnya di sini.

  • Ada dua permen soal ojek online, mana yang harus dipatuhi?

    Peraturan Menteri Kesehatan 9/2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dinilai saling bertentangan terkait boleh tidaknya ojek online mengangkut penumpang selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

     

    Namun, pengaturan pelaksanaan PSBB sejatinya dilakukan melalui Peraturan Menteri Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Maka, dalam PSBB, Permenkes seharusnya menjadi rujukan utama, terlepas dari keberlakuan Permenhub.

     

    Selengkapnya di sini.

Didukung oleh
HOL-gray

AD Premier 9th Floor
Jl. TB Simatupang No.5 Ragunan
Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Telp : 62-21 2270 8910
Fax : 62-21 2270 8909
[email protected]
[email protected]

facebook
twitter83x83
linkedin
Didukung oleh
Back to top of page