• Administrasi Pemerintahan
    1. tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. [UU 30/2014]
  • Agen Pengadaan
    1. UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. [PERPRES 16/2018]
  • Agunan
    1. jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas. [UU 21/2008]
  • Akad
    1. kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah. [UU 21/2008]
  • Alat Angkut
    1. Kapal, pesawat udara, dan kendaraan darat yang digunakan dalam melakukan perjalanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [UU 6/2018]
    2. kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang. [PP 31/2013]
    3. kapal laut, pesawat udara, atau sarana transportasi lain yang lazim digunakan, baik untuk mengangkut orang maupun barang. [UU 6/2011]
  • Alat angkut terjangkit
    1. alat angkut yang di dalamnya terdapat atau ditemukan penderita penyakit karantina. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Alat kesehatan
    1. Instrumen, aparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
    2. instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. [UU 36/2009]
  • Alat Pelindung Diri
    1. Suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh sumber daya manusia dan potensi bahaya di fasilitas pelayanan kesehatan. [PerMen Dag 23/2020]
  • Alih Teknologi
    1. pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antar lembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya. [UU 11/2019]
  • Anak Yang Berkonflik dengan Hukum / Anak
    1. Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. [PerMen KumHam 10/2020]
  • Analisis Risiko
    1. metode atau pendekatan untuk mengkaji lebih cermat terhadap potensi risiko kesehatan yang berkenaan dengan kualitas media lingkungan. [PP 66/2014]
  • Anamnesa
    1. Riwayat perjalanan penyakit pasien sampai pada waktu dicatat, yang diambil dari pasien secara langsung (autoanamnesa) atau dari orang lain yang mengetahui (alloanamnesa). [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Ancaman bencana
    1. suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. [UU 24/2007]
  • Anggaran Kas
    1. perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode. [PP 12/2019]
  • Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / APBD
    1. Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. [Permen Keu No.19/PMK.07/2020 Tahun 2020]
    2. Rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. [PerMen Dagri 20/2020]
    3. rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. [PP 12/2019]
    4. rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. [PP 22/2008]
    5. rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. [UU 17/2003]
    6. rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. [UU 23/2014]
    7. rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. [UU 32/2004]
  • Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / APBN
    1. Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. [Permen Keu No.19/PMK.07/2020 Tahun 2020]
    2. rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. [PP 12/2019]
    3. rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. [PP 22/2008]
    4. rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. [UU 17/2003]
    5. rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. [UU 23/2014]
  • Anggota Bursa Efek
    1. Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah memperoleh persetujuan keanggotaan Bursa untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan Efek di Bursa sesuai dengan Peraturan Bursa. [PerDirs BEI No.IIA-Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020]
  • Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
    1. pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. [UU 2/2002]
  • Antiseptik
    1. Senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan yang hidup seperti pada permukaan kulit dan membran mukosa. [PerMen Dag 23/2020]
    2. Zat yang digunakan untuk menahan atau menghancurkan pertumbuhan jasad renik. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Aparat Pengawas Internal Pemerintah / APIP
    1. aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah. [PERPRES 16/2018]
    2. inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. [PP 12/2017]
    3. inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. [UU 23/2014]
  • APD (Alat Pelindung Diri)
    1. Alat yang digunakan seseorang untuk menghindari diri dari kecelakaan/kontaminasi akibat pekerjaan. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Asas Otonomi
    1. prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. [UU 23/2014]
  • Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik / AUPB
    1. prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. [UU 30/2014]
  • Asimilasi
    1. Proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat. [PerMen KumHam 10/2020]
  • Atasan Pejabat
    1. atasan pejabat langsung yang mempunyai kedudukan dalam organisasi atau strata pemerintahan yang lebih tinggi. [UU 30/2014]
  • Atribusi
    1. pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang. [UU 30/2014]
  • Audit Teknologi
    1. proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Teknologi dengan tujuan menetapkan tingkat kesesuaian Teknologi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil kepada pengguna yang bersangkutan. [UU 11/2019]
  • Auto Rejection
    1. Penolakan secara otomatis oleh JATS terhadap penawaran jual dan/atau permintaan beli Efek Bersifat Ekuitas yang dimasukkan ke JATS akibat dilampauinya batasan harga atau jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang ditetapkan oleh Bursa. [PerDirs BEI No.IIA-Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020]
  • Awak Kapal / Awak
    1. Orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal oleh pemilik atau operator Kapal untuk melakukan tugas di atas Kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. [UU 6/2018]
    2. ialah para pegawai suatu kapal yang dipekerjakan untuk bertugas di atasnya. [UU 1/1962]
  • Awak pesawat udara
    1. ialah orang-orang yang mempunyai tanda bukti kecakapan dan melakukan tugas tertentu yang berhubungan dengan operasi pesawat udara selama penerbangan. [UU 2/1962]
  • Badan
    1. perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perseroan atau perkumpulan lainnya, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap. [UU 6/1983]
  • Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan
    1. unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. [UU 30/2014]
  • Badan Hukum Indonesia
    1. Badan usaha yang dimiliki oleh negara dan/atau daerah dan/atau swasta dan/atau koperasi. [PP 69/2001]
    2. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta, dan koperasi. [PP 70/2001]
  • Badan Layanan Umum Daerah / BLUD
    1. sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dan ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya. [PP 12/2019]
  • Badan Nasional Penanggulangan Bencana / dengan BNPB
    1. lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [PP 21/2008]
    2. lembaga pemerintah non-departemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [PP 22/2008]
  • Badan Penanggulangan Bencana Daerah / BPBD
    1. badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. [PP 21/2008]
    2. badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana. [PP 22/2008]
  • Badan Usaha
    1. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum. [UU 11/2019]
  • Badan Usaha Kebandarudaraan
    1. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa kebandarudaraan. [PP 70/2001]
  • Badan Usaha Milik Daerah / BUMD
    1. badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. [PP 12/2019]
    2. badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. [UU 23/2014]
  • Badan Usaha Pelabuhan (BUP)
    1. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa kepelabuhanan di pelabuhan umum. [PP 69/2001]
  • Bagan Akun Standar / BAS
    1. daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggarandan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah. [PP 12/2019]
  • Bagasi
    1. barang seseorang yang dibawa dalam perjalanan. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Bagian Tahun Pajak
    1. bagian dari jangka waktu satu Tahun Pajak. [UU 6/1983]
  • Balai Pemasyarakatan / Bapas
    1. Unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. [PerMen KumHam 10/2020]
  • Bandar Udara
    1. Kawasan di daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat Pesawat Udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat Barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. [UU 6/2018]
    2. lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, serta dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar modal transportasi. [PP 70/2001]
  • Bandar Udara Khusus
    1. bandar udara yang penggunaannya hanya untuk menunjang kegiatan tertentu dan tidak dipergunakan untuk umum. [PP 70/2001]
  • Bandar Udara Umum
    1. bandar udara yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum. [PP 70/2001]
  • Bandara
    1. Tempat dimana pesawat terbang melakukan aktifitas (menaik turunkan orang maupun barang) dan ditetapkan oleh peraturan pemerintah sebagai bandara. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Bank
    1. Bank umum konvensional termasuk unit usaha syariah, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, bank pembiayaan rakyat syariah, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. [Per OJK No.11/POJK.03/2020 Tahun 2020]
    2. BUK, BUS, dan UUS. [Peraturan BI No.22/4/PBI/2020 Tahun 2020]
    3. badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. [UU 21/2008]
    4. badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. [UU 7/1992]
  • Bank Campuran
    1. Bank Umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih Bank Umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. [UU 7/1992]
  • Bank Indonesia
    1. Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [UU 21/2008]
    2. Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [UU 21/2011]
    3. Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku. [UU 7/1992]
  • Bank Konvensional
    1. Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat. [UU 21/2008]
  • Bank Pembiayaan Rakyat Syariah / BPRS
    1. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. [Per OJK No.11/POJK.03/2020 Tahun 2020]
    2. Bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. [Per OJK No.12/POJK.03/2020 Tahun 2020]
    3. Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. [UU 21/2008]
  • Bank Perkreditan Rakyat / BPR
    1. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. [Per OJK No.11/POJK.03/2020 Tahun 2020]
    2. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. [Per OJK No.12/POJK.03/2020 Tahun 2020]
    3. Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. [UU 21/2008]
    4. bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. [UU 7/1992]
  • Bank Syariah
    1. Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. [UU 21/2008]
  • Bank Umum / Bank
    1. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. [Per OJK No.12/POJK.03/2020 Tahun 2020]
    2. bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. [UU 7/1992]
  • Bank Umum Konvensional / BUK
    1. Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. [Per OJK No.11/POJK.03/2020 Tahun 2020]
    2. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. [Per OJK No.12/POJK.03/2020 Tahun 2020]
    3. Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri. [Peraturan BI No.22/4/PBI/2020 Tahun 2020]
    4. Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. [UU 21/2008]
  • Bank Umum Syariah / BUS
    1. Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. [Per OJK No.11/POJK.03/2020 Tahun 2020]
    2. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. [Per OJK No.12/POJK.03/2020 Tahun 2020]
    3. Bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. [Peraturan BI No.22/4/PBI/2020 Tahun 2020]
    4. Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. [UU 21/2008]
  • Bantuan darurat bencana
    1. bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat tanggap darurat. [PP 22/2008]
    2. upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat. [UU 24/2007]
  • Bantuan Kedinasan
    1. kerja sama antara Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan guna kelancaran pelayanan Administrasi Pemerintahan di suatu instansi pemerintahan yang membutuhkan. [UU 30/2014]
  • Barang
    1. Produk nyata, hewan, tumbuhan, dan jenazah atau abu jenazah yang dibawa dan/atau dikirim melalui perjalanan, termasuk benda/alat yang digunakan dalam Alat Angkut. [UU 6/2018]
    2. produk-produk nyata yang dikirimkan melalui perjalanan Internasional termasuk hewan dan tanaman yang dikirimkan pada saat perjalanan Internasional, termasuk penggunaannya diatas kapal atau alat angkut. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
    3. setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan. [Permen Dag No.13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012]
    4. setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. [PERPRES 16/2018]
    5. setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. [UU 7/2014]
    6. barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. [UU 8/1983]
  • Barang Bebas Ekspor
    1. Barang yang tidak termasuk dalam kelompok Barang Dibatasi Ekspor dan Barang Dilarang Ekspor. [Permen Dag No.13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012]
  • Barang Dibatasi Ekspor
    1. Barang yang dibatasi Eksportir, jenis dan/atau jumlah yang diekspor. [Permen Dag No.13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012]
  • Barang Dilarang Ekspor
    1. Barang yang tidak boleh diekspor. [Permen Dag No.13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012]
  • Barang Kena Pajak
    1. barang sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai hasil proses pengolahan (pabrikasi) yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini. [UU 8/1983]
  • Barang Milik Daerah / BMD
    1. semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. [PP 12/2019]
    2. semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. [UU 23/2014]
  • Bea Masuk
    1. pungutan negara berdasarkan Undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. [UU 10/1995]
  • Beban
    1. penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. [PP 12/2019]
  • Belanja daerah
    1. semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. [PP 12/2019]
    2. kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. [UU 17/2003]
    3. semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. [UU 23/2014]
    4. semua kewajiban daerah yang diakui sebagal pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. [UU 32/2004]
  • Belanja negara
    1. kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. [UU 17/2003]
  • Bencana
    1. peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. [PERPRES 17/2018]
    2. peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. [PP 21/2008]
    3. peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. [UU 24/2007]
  • Bencana alam
    1. bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor. [UU 24/2007]
  • Bencana nonalam
    1. bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. [UU 24/2007]
  • Bencana sosial
    1. bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. [UU 24/2007]
  • Bendahara Penerimaan
    1. pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. [PP 12/2019]
  • Bendahara Pengeluaran
    1. pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. [PP 12/2019]
  • Bendahara Umum Daerah / BUD
    1. PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD. [PP 12/2019]
  • Bupati
    1. Kepala Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi daerah. [PP 69/2001]
    2. Kepala Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi Daerah. [PP 70/2001]
  • Bursa
    1. PT Bursa Efek Indonesia. [PerDirs BEI No.IIA-Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020]
  • Cakupan Wilayah
    1. Daerah kabupaten/kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah provinsi atau kecamatan yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota. [UU 23/2014]
  • Capital Equivalency Maintained Assets / CEMA
    1. Capital Equivalency Maintained Assets sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum. [Per OJK No.12/POJK.03/2020 Tahun 2020]
  • Cargo
    1. barang yang dibawa dalam suatu alat angkut atau di dalam kontainer. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Certificate of Pratique (Free Pratique)
    1. sertifikat izin bebas karantina yang diberikan kepada kapal yang datang dari luar negeri dan atau daerah terjangkit. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Certificate Radio Pratique
    1. sertifikat izin karantina yang diberikan melalui perantara radio. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Corona Virus Disease 2019 / COVID-19
    1. Penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2. [PerMen Dagri 20/2020]
    2. Coronavirus desease, penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang ditemukan pada tahun 2019. [Fatwa MUI 14/2020]
  • Crew
    1. awak kapal. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Cuti Mengunjungi Keluarga
    1. Program pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak untuk berasimilasi dengan keluarga dan masyarakat. [PerMen KumHam 10/2020]
  • Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan
    1. wilayah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. [PP 69/2001]
  • Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara
    1. wilayah daratan dan/atau perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan bandar udara. [PP 70/2001]
  • Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan
    1. wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. [PP 69/2001]
  • Daerah Otonom / Daerah
    1. kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. [PP 12/2019]
    2. kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. [PP 2/2018]
    3. kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. [PP 38/2007]
    4. kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. [UU 23/2014]
    5. kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. [UU 32/2004]
  • Daerah Pabean
    1. wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang mengenai kepabeanan. [Permen Dag No.13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012]
    2. wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang ini. [UU 10/1995]
    3. wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. [UU 7/2014]
    4. wilayah Republik Indonesia yang di dalamnya berlaku peraturan perundang-undangan pabean. [UU 8/1983]
  • Daerah Persiapan
    1. bagian dari satu atau lebih Daerah yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Daerah baru. [UU 23/2014]
  • Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan
    1. Daerah provinsi yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis dan sosial budaya. [UU 23/2014]
  • Daerah rentan demam kuning
    1. ialah suatu daerah dimana tidak ada virus demam kuning tetapi ada vectornya yang dapat menjalarkan penyakit tersebut, jika virus itu dimasukkan. [UU 2/1962]
  • Daerah Wabah
    1. suatu wilayah yang dinyatakan terjangkit wabah. [PP 40/1991]
  • Daftar Hasil Kliring (DHK)
    1. Dokumen elektronik yang memuat perincian hak dan kewajiban Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana masing-masing Anggota Kliring dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa. [PerDirs BEI No.IIA-Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020]
  • Daftar Transaksi Bursa (DTB)
    1. Dokumen elektronik yang berisikan seluruh Transaksi Bursa yang dilakukan oleh setiap Anggota Bursa Efek pada setiap Hari Bursa yang disediakan oleh Bursa untuk Anggota Bursa Efek dan KPEI pada setiap akhir sesi perdagangan. [PerDirs BEI No.IIA-Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020]
  • Dalam karantina
    1. ialah suatu keadaan kapal yang berada di suatu tempat yang tertentu untuk dapat menyelenggarakan tindakan karantina. [UU 1/1962]
    2. ialah suatu keadaan pesawat udara yang berada di suatu tempat yang tertentu untuk dapat menyelenggarakan tindakan karantina. [UU 2/1962]
  • Dana Alokasi Khusus / DAK
    1. dana yang bersumber dan pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. [PP 12/2019]
    2. dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. [UU 23/2014]
  • Dana Alokasi Umum / DAU
    1. Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. [Permen Keu No.19/PMK.07/2020 Tahun 2020]
    2. dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. [PP 12/2019]
    3. dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. [UU 23/2014]
  • Dana Bagi Hasil / DBH
    1. Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. [Permen Keu No.19/PMK.07/2020 Tahun 2020]
    2. dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. [PP 12/2019]
    3. dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. [UU 23/2014]
  • Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau / DBH CHT
    1. Bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau. [Permen Keu No.19/PMK.07/2020 Tahun 2020]
  • Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam / DBH SDA
    1. Bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi. [Permen Keu No.19/PMK.07/2020 Tahun 2020]
  • Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi / DBH SDA Migas
    1. Bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas bumi. [Permen Keu No.19/PMK.07/2020 Tahun 2020]
  • Dana bantuan sosial berpola hibah
    1. dana yang disediakan Pemerintah kepada pemerintah daerah sebagai bantuan penanganan pasca bencana. [PP 22/2008]
  • Dana Cadangan
    1. dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. [PP 12/2019]
  • Dana Insentif Daerah / DID
    1. Bagian dari dana TKDD yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. [Permen Keu No.19/PMK.07/2020 Tahun 2020]
  • Dana kontinjensi bencana
    1. dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu. [PP 22/2008]
  • Dana penanggulangan bencana
    1. dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana. [PP 22/2008]
  • Dana Pensiun
    1. badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai dana pensiun. [UU 21/2011]
  • Dana siap pakai
    1. dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir. [PP 22/2008]
  • Dana Transfer Khusus
    1. dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah. [PP 12/2019]
  • Dana Transfer Umum
    1. dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. [PP 12/2019]
  • Darurat
    1. Penanganan atau tindakan yang segera dilakukan bila mengancam nyawa. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Dasar Pengenaan Pajak
    1. jumlah Harga Jual, Penggantian yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjual atau pemberi Jasa atau Nilai Impor yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang. [UU 8/1983]
  • Data Epidemi
    1. data yang berisikan keadaan wabah penyakit menular pada suatu wilayah. [PP 40/1991]
  • Debarkasi
    1. Tempat penurunan penumpang/muatan dari pesawat terbang/kapal laut. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Dekonsentrasi
    1. pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. [UU 23/2014]
    2. pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. [UU 32/2004]
  • Dekontaminasi
    1. prosedur dimana alat ukur terhadap kesehatan yang diambil untuk menghilangkan infeksi atau sumber penyakit atau sesuatu yang menyerang manusia atau hewan, atau yang berada di dalam suatu produk yang sudah disiapkan untuk konsumsi manusia atau benda-benda lain termasuk pada alat angkut yang bisa menyebabkan risiko pada kesehatan. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Delegasi
    1. pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi. [UU 30/2014]
  • Deportasi
    1. tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia. [PP 31/2013]
    2. tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia. [UU 6/2011]
  • Deposito
    1. Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan Akad antara Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan/atau UUS. [UU 21/2008]
  • Deposito berjangka
    1. simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. [UU 7/1992]
  • Desa
    1. desa dan desa adat , / Desa,
    2. kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul "dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. [UU 32/2004]
  • Desentralisasi
    1. penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. [UU 23/2014]
    2. penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. [UU 32/2004]
  • Desinfeksi
    1. Proses menghilangkan sebagian besar atau semua mikroorganisme patogen kecuali spora bakteri yang terdapat di permukaan benda mati (non-biologis, seperti pakaian, lantai, dinding) (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Desinfeksi dilakukan terhadap permukaan (lantai, dinding, peralatan, dan lain-lain), ruangan, pakaian, dan Alat Pelindung Diri (APD). [SE DirJen Kesehatan Masyarakat No.HK.02.02/III/375/2020 Tahun 2020]
  • Deteksi dini KLB
    1. merupakan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya KLB dengan cara melakukan intensifikasi pemantauan secara terus menerus dan sistematis terhadap perkembangan penyakit berpotensi KLB dan perubahan kondisi rentan KLB agar dapat mengetahui secara dini terjadinya KLB. [Permen Kes No.949/Menkes/SK/VIII/2004 Tahun 2004]
  • Deteksi dini penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah
    1. upaya identifikasi sedini mungkin terhadap kemungkinan adanya penderita/tersangka menderita penyakit karantina maupun penyakit menular potensial wabah pada penumpang/crew yang datang dari luar Negeri. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Deteni
    1. Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi. [PP 31/2013]
    2. Orang Asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi. [UU 6/2011]
  • Dewan Audit
    1. organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas OJK serta menyusun standar audit dan manajemen risiko OJK. [UU 21/2011]
  • Dewan Komisioner
    1. pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial. [UU 21/2011]
  • Dewan Moneter
    1. dewan moneter sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku. [UU 7/1992]
  • Dewan Perwakilan Rakyat / DPR
    1. Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. [UU 17/2003]
  • Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / DPRD
    1. lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. [PP 12/2017]
    2. lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. [PP 12/2019]
    3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. [UU 17/2003]
    4. lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. [UU 23/2014]
    5. lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. [UU 32/2004]
  • Diagnosis
    1. Penentuan jenis penyakit yang diderita pasien. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
    1. kegiatan penyebarluasan informasi dan/atau promosi tentang suatu Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya. [UU 11/2019]
  • Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
    1. unit organisasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan. [Permen Kes No.949/Menkes/SK/VIII/2004 Tahun 2004]
  • Dinas Kesehatan Propinsi
    1. unit organisasi pemerintah daerah Propinsi yang bertanggung jawab dalam bidang kesehatan. [Permen Kes No.949/Menkes/SK/VIII/2004 Tahun 2004]
  • Direktorat Jenderal
    1. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. [PerMen KumHam 10/2020]
  • Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
    1. unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai. [UU 10/1995]
  • Direktorat Jenderal Imigrasi
    1. unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian. [UU 6/2011]
  • Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan (Ditjen PPM&PL)
    1. unit organisasi Departemen Kesehatan yang membidangi pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan. [Permen Kes No.949/Menkes/SK/VIII/2004 Tahun 2004]
  • Direktur Jenderal
    1. Direktur Jenderal Pemasyarakatan. [PerMen KumHam 10/2020]
    2. Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan. [Permen Kes No.1501/Menkes/Per/X/2010 Tahun 2010]
    3. Direktur Jenderal Imigrasi. [PP 31/2013]
    4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai. [UU 10/1995]
    5. Direktur Jenderal Imigrasi. [UU 6/2011]
  • Diskresi
    1. Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. [UU 30/2014]
  • Dispensasi
    1. Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [UU 30/2014]
  • Distribusi
    1. kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen. [UU 7/2014]
  • Dokter pelabuhan
    1. ialah dokter yang berwenang untuk menjalankan Undang-undang ini. [UU 1/1962]
    2. ialah dokter yang berwenang untuk menjalankan Undang-undang ini. [UU 2/1962]
  • Dokumen Elektronik
    1. Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, optikal, elektromagnetik, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. [Per KPPU 1/2020]
  • Dokumen Karantina Kesehatan
    1. Surat keterangan kesehatan yang dimiliki setiap Alat Angkut, orang, dan Barang yang memenuhi persyaratan baik nasional maupun internasional. [UU 6/2018]
  • Dokumen Keimigrasian
    1. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri. [PP 31/2013]
    2. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dan Izin Tinggal yang dikeluarkan oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri. [UU 6/2011]
  • Dokumen Kesehatan
    1. surat keterangan kesehatan yang berkaitan dengan kekarantinaan yang dimiliki oleh setiap alat angkut, awak, penumpang, barang dan pelintas batas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah / DPA SKPD
    1. dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. [PP 12/2019]
  • Dokumen Pemilihan
    1. dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia. [PERPRES 16/2018]
  • Dokumen Perjalanan
    1. dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya. [PP 31/2013]
    2. dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya. [UU 6/2011]
  • Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
    1. Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia. [PP 31/2013]
    2. Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia. [UU 6/2011]
  • Domisili Elektronik
    1. Domisili para pihak berupa alamat surat elektronik (e-mail). [Per KPPU 1/2020]
  • Dosis
    1. Takaran atau banyaknya obat yang diberikan kepada penderita untuk 1 kali pakai, untuk 24 jam atau untuk keseluruhan masa pengobatan. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa
    1. pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah. [PERPRES 16/2018]
  • E-reverse Auction
    1. metode penawaran harga secara berulang. [PERPRES 16/2018]
  • ECG
    1. Alat perekam aktifitas listrik jantung manusia. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Efek Bersifat Ekuitas
    1. Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.l tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008. [PerDirs BEI No.IIA-Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020]
  • Ekspor
    1. Kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. [PerMen Dag 23/2020]
    2. kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean. [Permen Dag No.13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012]
    3. kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean. [UU 10/1995]
    4. kegiatan mengeluarkan Barang dari Daerah Pabean. [UU 7/2014]
    5. semua kegiatan mengeluarkan barang ke luar Daerah Pabean. [UU 8/1983]
  • Eksportir
    1. Orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor. [PerMen Dag 23/2020]
    2. orang perseorangan, lembaga atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor. [Permen Dag No.13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012]
    3. orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor. [UU 7/2014]
  • Embarkasi
    1. Tempat pemberangkatan penumpang/muatan dengan pesawat terbang/kapal laut. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Enkripsi
    1. Suatu proses untuk mengamankan informasi dengan mengubahnya menjadi tidak terbaca dengan menggunakan algoritma tertentu. [SE DirJen Pajak No.SE-15/PJ/2020 Tahun 2020]
  • Etiologi
    1. Ilmu yang mempelajari tentang penyebab suatu penyakit. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Ex-officio
    1. jabatan seseorang pada lembaga tertentu karena tugas dan kewenangannya pada lembaga lain. [UU 21/2011]
  • Faktor Risiko
    1. hal-hal yang mempengaruhi atau berkontribusi terhadap terjadinya penyakit atau masalah kesehatan. [Permen Kes 45/2014]
  • Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat
    1. Hal, keadaan, atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kemungkinan timbulnya pengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat. [UU 6/2018]
  • Faktur Pajak
    1. bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atau pada saat impor Barang Kena Pajak. [UU 8/1983]
  • Fasilitas Pelayanan Kesehatan
    1. tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan/atau rehabilitatif. [Permen Kes 45/2014]
    2. tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan atau rehabilitatif termasuk laboratorium kesehatan. [Permen Kes No.657/Menkes/Per/VIII/2009 Tahun 2009]
    3. suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. [UU 36/2009]
  • Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah / Forkopimda
    1. forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum. [UU 23/2014]
  • Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan
    1. forum koordinasi yang dibentuk untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yang anggotanya terdiri atas Menteri Keuangan selaku koordinator merangkap anggota, Gubernur Bank Indonesia selaku anggota, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota, dan Ketua Dewan Komisioner OJK selaku anggota. [UU 21/2011]
  • Fraksi Harga
    1. Satuan perubahan harga yang digunakan dalam melakukan penawaran jual atau permintaan beli. [PerDirs BEI No.IIA-Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020]
  • Fungsi Keimigrasian
    1. bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. [UU 6/2011]
  • Fungsi Pemerintahan
    1. fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan. [UU 30/2014]
  • Gawat
    1. Suatu keadaan yang mengancam nyawa. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Gawat Darurat
    1. keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. [UU 44/2009]
  • Giro
    1. Simpanan berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan. [UU 21/2008]
    2. simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan. [UU 7/1992]
  • Giro atas Pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial / Giro RIM
    1. Saldo giro dalam Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh BUK untuk pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah. [Peraturan BI No.22/4/PBI/2020 Tahun 2020]
  • Giro atas Pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial Syariah / Giro RIM Syariah
    1. Saldo giro dalam Rekening Giro Rupiah di Bank Indonesia yang wajib dipelihara oleh BUS dan UUS untuk pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial syariah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah. [Peraturan BI No.22/4/PBI/2020 Tahun 2020]
  • Giro Wajib Minimum / GWM
    1. Jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh BUK atau BUS dan UUS yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga BUK atau dana pihak ketiga BUS dan UUS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah. [Peraturan BI No.22/4/PBI/2020 Tahun 2020]
  • Gubernur
    1. Kepala daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah. [PP 69/2001]
    2. Kepala Daerah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi Daerah. [PP 70/2001]
  • Gubernur Bank Indonesia
    1. pemimpin merangkap anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. [UU 21/2011]
  • Gudang
    1. suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri. [UU 7/2014]
  • Harga
    1. Sejumlah nilai dalam mata uang rupiah yang terbentuk berdasarkan perjumpaan penawaran jual dan permintaan beli Efek yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek di Bursa. [PerDirs BEI No.IIA-Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020]
  • Harga Jual
    1. nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang- undang ini, potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, dan harga Barang yang dikembalikan. [UU 8/1983]
  • Harga Pembukaan (Opening Price)
    1. Harga yang terbentuk pada saat sesi Pra-pembukaan. [PerDirs BEI No.IIA-Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020]
  • Harga Penutupan (Closing Price)
    1. Harga yang terbentuk pada saat sesi Pra-penutupan. [PerDirs BEI No.IIA-Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020]
  • Harga Perkiraan Sendiri / HPS
    1. perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK. [PERPRES 16/2018]
  • Harga Previous
    1. Harga Penutupan pada Hari Bursa sebelumnya. [PerDirs BEI No.IIA-Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020]
  • Harga Teoretis Basil Tindakan Korporasi
    1. Nilai yang dihitung dan ditetapkan oleh Bursa berdasarkan rasio tindakan korporasi yang ditetapkan oleh Perusahaan Tercatat dan digunakan sebagai pedoman harga untuk proses tawar menawar pada awal perdagangan saham hasil tindakan korporasi (periode ex) di Bursa. [PerDirs BEI No.IIA-Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020]
  • Hari
    1. hari kerja. [PP 12/2019]
    2. hari kerja. [UU 23/2014]
  • Hari Bursa
    1. Hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa. [PerDirs BEI No.IIA-Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020]
  • Hasil
    1. segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dan Kegiatan dalam 1 (satu) Program. [PP 12/2019]
  • Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
    1. suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab. [UU 23/2014]
  • Identifikasi faktor risiko penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah
    1. Upaya yang dilakukan melalui kegiatan pengamatan, penyelidikan epidemiologi, pencatatan dan pelaporan terhadap semua faktor yang berisiko terhadap terjadinya penularan penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Ilmu Pengetahuan
    1. sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan dan/atau membuktikan gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan didasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. [UU 11/2019]
  • Impor
    1. kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean. [UU 10/1995]
    2. kegiatan memasukkan Barang ke dalam Daerah Pabean. [UU 7/2014]
    3. semua kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean. [UU 8/1983]
  • Importir
    1. orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor. [UU 7/2014]
  • Imunisasi
    1. Suatu cara untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila kelak is terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau sakit ringan. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Imunisasi Booster
    1. Vaksinasi penguat, biasa diberikan 1 tahun sesudah imunisasi dasar dan selanjutnya dengan jadwal tertentu tergantung jenis penyakitnya. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Indikasi
    1. Keadaan atau petunjuk penyakit yang merupakan alasan pemberian sesuatu tindakan medis tertentu. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Indikator kegiatan kekarantinaan
    1. pengukuran keberhasilan pelaksanaan program karantina dan surveilans epidemiologi. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Indonesia Overnight Index Average / IndONIA
    1. Indeks suku bunga atas transaksi pinjam-meminjamkan rupiah tanpa agunan yang dilakukan antarbank untuk jangka waktu overnight di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Indonesia overnight index average dan Jakarta interbank offered rate. [Peraturan BI No.22/4/PBI/2020 Tahun 2020]
  • Infeksi
    1. mulai masuk dan berkembangnya bibit penyakit ke dalam tubuh manusia sampai menimbulkan gejala penyakit, atau akibat berantai dari sumber-sumber infeksi di dalam tubuh manusia dan hewan yang bisa menyebabkan risiko kesehatan masyarakat. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Inovasi
    1. hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial. [UU 11/2019]
  • Inspeksi
    1. pemeriksaan terhadap alat angkut, kontainer, barang dan bagasi, area atau fasilitas oleh orang yang mempunyai kewenangan, termasuk data yang relevan untuk menentukan tindakan, jika terdapat risiko kesehatan masyarakat. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Instansi Vertikal
    1. perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi. [UU 23/2014]
  • Instansi/lembaga terkait
    1. instansi/lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana. [PP 22/2008]
  • Integrasi
    1. Integrasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum. [Per OJK No.12/POJK.03/2020 Tahun 2020]
  • Intelijen Keimigrasian
    1. kegiatan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi. [PP 31/2013]
    2. kegiatan penyelidikan Keimigrasian dan pengamanan Keimigrasian dalam rangka proses penyajian informasi melalui analisis guna menetapkan perkiraan keadaan Keimigrasian yang dihadapi atau yang akan dihadapi. [UU 6/2011]
  • International Certificate Vaccination
    1. Surat keterangan imunisasi internasional yang berlaku untuk perjalanan internasional dan menerangkan bahwa seseorang telah mendapat imunisasi. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • International Health Regulation (IHR)
    1. Peraturan Kesehatan Internasional yang dikeluarkan oleh World Health Organization. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Intranet
    1. Jaringan privat yang menggunakan protokol TCP/IP seperti halnya Internet yang digunakan untuk berbagi informasi secara aman di internal DJP. Dalam operasionalnya, Intranet dapat memanfaatkan Internet untuk menyambungkan bagian-bagian antar alokasi kerja di DJP. [SE DirJen Pajak No.SE-15/PJ/2020 Tahun 2020]
  • Invensi
    1. ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang Teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. [UU 11/2019]
  • Inventor
    1. seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. [UU 11/2019]
  • Investasi
    1. dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. [UU 21/2008]
  • Investigasi wabah/KLB
    1. suatu kegiatan penyelidikan terhadap adanya KLB/wabah yang terjadi di wilayah kerja pelabuhan maupun alat angkut. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Isolasi
    1. Pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. [UU 6/2018]
    2. Pemisahan orang sakit, bagasi, kontainer, alat angkut atau barang bawaan lainnya yang terkontaminasi dengan maksud untuk mencegah penularan atau penyebaran penyakit atau kontaminasi. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
    3. Pemisahan orang sakit, bagasi, kontainer, alat angkut atau barang bawaan lainnya yang terkontaminasi dengan maksud untuk mencegah penularan atau penyebaran penyakit atau kontaminasi. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
    4. ialah pengasingan seseorang atau beberapa orang dari yang lain dalam suatu stasion karantina, rumah sakit atau tempat lain oleh dokter pelabuhan untuk mencegah penularan penyakit. [UU 1/1962]
    5. ialah pengasingan seseorang atau beberapa orang dari yang lain dalam suatu stasion karantina, rumah sakit atau tempat lain oleh dokter pelabuhan untuk mencegah penularan penyakit. [UU 2/1962]
  • Isyarat karantina
    1. ialah isyarat menurut buku "Peraturan Isyarat Internasional". [UU 1/1962]
    2. ialah isyarat menurut buku "Peraturan Isyarat Internasional". [UU 2/1962]
  • Izin
    1. Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan Warga Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [UU 30/2014]
  • Izin Karantina
    1. izin bagi alat angkut untuk keluar/masuk pelabuhan. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Izin Masuk Kembali
    1. izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal Tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia. [PP 31/2013]
    2. izin tertulis yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas dan Izin Tinggal Tetap untuk masuk kembali ke Wilayah Indonesia. [UU 6/2011]
  • Izin Tinggal
    1. Izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. [PerMen Kumham 7/2020]
    2. Izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. [PerMen Kumham 8/2020]
    3. Izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. [PerMen KumHam 11/2020]
    4. izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. [PP 31/2013]
    5. izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di Wilayah Indonesia. [UU 6/2011]
  • Izin Tinggal Tetap
    1. izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia. [PP 31/2013]
    2. izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal dan menetap di Wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia. [UU 6/2011]
  • Jakarta Automated Trading System (JATS)
    1. Sistem perdagangan Efek yang berlaku di Bursa untuk perdagangan yang dilakukan secara otomasi dengan menggunakan sarana komputer. [PerDirs BEI No.IIA-Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020]
  • Jakarta Open Network Environment Client (JONEC)
    1. Sarana di Anggota Bursa Efek yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk mengakses JATS melalui Jaringan Terpadu Pasar Modal dan terminal Remote Trading sesuai dengan Panduan Remote Trading. [PerDirs BEI No.IIA-Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020]
  • Jalur internasional
    1. pergerakan seseorang, bagasi, kargo, container, alat angkut, barang atau parcel kiriman melalui perbatasan Internasional termasuk perdagangan Internasional. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Jasa
    1. setiap layanan dan unjuk kerja berbentuk pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai, yang diperdagangkan oleh satu pihak ke pihak lain dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha. [UU 7/2014]
    2. semua kegiatan usaha dan pemberian pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, atau hak tersedia untuk dipakai. [UU 8/1983]
  • Jasa Kena Pajak
    1. jasa sebagaimana dimaksud pada huruf e yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini. [UU 8/1983]
  • Jasa Konsultansi
    1. jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. [PERPRES 16/2018]
  • Jasa Lainnya
    1. jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. [PERPRES 16/2018]
  • Jejaring Laboratorium Diagnosis Penyakit Infeksi new-emerging dan re-emerging
    1. laboratorium kesehatan yang fungsinya melaksanakan pemeriksaan untuk menentukan diagnosis dan identifikasi etiologi penyakit infeksi new-emerging dan re emerging. [Permen Kes No.658/Menkes/Per/VIII/2009 Tahun 2009]
  • Jenis Pelayanan Dasar
    1. jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. [PP 2/2018]
  • Join Domain
    1. Pengintegrasian perangkat komputer ke Domain DJP. [SE DirJen Pajak No.SE-15/PJ/2020 Tahun 2020]. [SE DirJen Pajak No.SE-15/PJ/2020 Tahun 2020]
  • Kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah / Kampanye
    1. kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon. [UU 32/2004]
  • Kantor Cabang
    1. kantor cabang Bank Syariah yang bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya. [UU 21/2008]
    2. setiap kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan tempat usaha yang permanen dimana kantor cabang tersebut melakukan kegiatannya. [UU 7/1992]
  • Kantor Imigrasi
    1. unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian di daerah kabupaten, kota, atau kecamatan. [UU 6/2011]
  • Kantor Pabean
    1. kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya Kewajiban Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. [UU 10/1995]
  • Kantor Pelayanan Pajak / KPP
    1. Instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak. [PerMen Keu No.23/PMK.03/2020 Tahun 2020]
    2. Instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak (DJP). [SE DirJen Pajak No.SE-19/PJ/2020 Tahun 2020]
  • Kantor Wilayah
    1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. [PerMen KumHam 10/2020]
  • Kapal
    1. Kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. [UU 6/2018]
    2. alat angkut yang dapat berlayar menggunakan mesin maupun layar yang melakukan perjalanan nasional maupun Internasional. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
    3. ialah semua alat pengangkut, juga termasuk kepunyaan Angkatan Bersenjata, yang dapat berlayar. [UU 1/1962]
  • Kapal laut
    1. alat angkut yang dapat berlayar dengan ataupun tanpa tenaga mesin. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Kapten Penerbang
    1. Penerbang yang ditugaskan oleh perusahaan atau pemilik Pesawat Udara untuk memimpin penerbangan dan bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan penerbangan selama pengoperasian Pesawat Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [UU 6/2018]
  • Karantina
    1. Pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya. [UU 6/2018]
    2. kegiatan pembatasan atau pemisahan seseorang dari sumber penyakit atau seseorang yang terkena penyakit atau bagasi, kontainer, alat angkut, komoditi yang mempunyai risiko menimbulkan penyakit pada manusia. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Karantina Kesehatan
    1. tindakan karantina dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit serta faktor risiko gangguan kesehatan dari dan atau ke luar negeri serta dari suatu area ke area lain dari dalam negeri melalui pelabuhan, bandara dan lintas batas darat. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Karantina Rumah
    1. Pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. [UU 6/2018]
  • Karantina Rumah Sakit
    1. Pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. [UU 6/2018]
  • Karantina Wilayah
    1. Pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah Pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. [UU 6/2018]
  • Kartu Kewaspadaan Kesehatan (Health Alert Card)
    1. kartu yang diberikan kepada tersangka penderita penyakit karantina dan atau mempunyai riwayat kontak dengan penderita dengan maksud bila orang tersebut menderita atau menunjukan gejala atau tanda penyakit karantina agar mudah dilakukan tindakan kekarantinaan. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Kas Umum Daerah
    1. tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah. [PP 12/2019]
  • Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan
    1. wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan. [PP 70/2001]
  • Kawasan khusus
    1. bagian wilayah dalam Daerah provinsi dan/atau Daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. [UU 23/2014]
    2. bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional. [UU 32/2004]
  • Kawasan Pabean
    1. kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. [UU 10/1995]
  • Kawasan/Daerah Terjangkit
    1. kawasan/daerah dinyatakan oleh Menteri Kesehatan sebagai kawasan/daerah endemis/terjadi KLB penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Keadaan Darurat Bencana
    1. suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai, yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. [PERPRES 17/2018]
  • Keadaan Kahar
    1. suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. [PERPRES 16/2018]
  • Keadaan Tertentu
    1. suatu keadaan dimana status Keadaan Darurat Bencana belum ditetapkan atau status Keadaan Darurat Bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi Risiko Bencana dan dampak yang lebih luas. [PERPRES 17/2018]
  • Keamanan dalam negeri
    1. suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. [UU 2/2002]
  • Keamanan dan ketertiban masyarakat
    1. suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. [UU 2/2002]
  • Kebandarudaraan
    1. meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi bandar udara untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan indra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah. [PP 70/2001]
  • Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
    1. prinsip, dasar, konvensi, aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. [PP 12/2019]
  • Kebijakan nasional
    1. serangkaian aturan yang dapat berupa norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan Pemerintah sebagai pedoman penyelenggaraan urusan pemerintahan. [PP 38/2007]
  • Kebijakan Umum APBD / KUA
    1. dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. [PP 12/2019]
    2. dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. [UU 23/2014]
  • Kecamatan
    1. bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. [UU 23/2014]
  • Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
    1. Kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. [UU 6/2018]
  • Kedatangan
    1. seseorang, bagasi, kargo, alat angkut atau barang memasuki suatu wilayah. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Kegiatan
    1. bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dan beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. [PP 12/2019]
  • Kegiatan pencegahan bencana
    1. serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana. [UU 24/2007]
  • Kegiatan Tahun Jamak
    1. kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak. [PP 12/2019]
  • Kegiatan Usaha Utama
    1. Bidang usaha dan jenis produksi pada saat pengajuan permohonan fasilitas Pajak Penghasilan oleh Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam izin prinsip, izin investasi, pendaftaran Penanaman Modal yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi/Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota atau izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yang diperoleh Wajib Pajak. [PerMen Keu No.16/PMK.010/2020 Tahun 2020]
  • Keimigrasian
    1. hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. [PP 31/2013]
    2. hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. [UU 6/2011]
  • Kejadian Luar Biasa (KLB)
    1. Timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
    2. timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. [Permen Kes 45/2014]
    3. timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus kepada terjadinya wabah. [Permen Kes 82/2014]
    4. timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. [Permen Kes No.1501/Menkes/Per/X/2010 Tahun 2010]
    5. timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. [Permen Kes No.949/Menkes/SK/VIII/2004 Tahun 2004]
    6. timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang bermakan secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. [PP 40/1991]
  • Kekarantinaan Kesehatan
    1. Upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. [UU 6/2018]
  • Kekayaan Intelektual
    1. kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi kehidupan manusia. [UU 11/2019]
  • Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
    1. entitas yang membentuk hubungan antara organisasi dan/atau sekelompok orang untuk bekerja sama dalam kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. [UU 11/2019]
  • Kelompok Kerja Pemilihan / Pokja Pemilihan
    1. sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. [PERPRES 16/2018]
  • Kelompok Masyarakat
    1. kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD. [PERPRES 16/2018]
  • Kelompok Rentan
    1. bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia. [PP 21/2008]
  • Kelompok Usaha Bank / KUB
    1. Bank yang berada dalam satu kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau Pengendalian yang terdiri dari 2 (dua) Bank atau lebih. [Per OJK No.12/POJK.03/2020 Tahun 2020]
  • Keluaran
    1. barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan. [PP 12/2019]
  • Kementerian
    1. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. [PP 12/2017]
    2. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. [UU 23/2014]
  • Kementerian Negara / Kementerian
    1. perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. [PERPRES 16/2018]
    2. perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. [UU 39/2008]
  • Kemudahan Impor Tujuan Ekspor / KITE
    1. Meliputi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian, dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. [PerMen Keu No.23/PMK.03/2020 Tahun 2020]
    2. Meliputi Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pembebasan, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Pengembalian, dan/atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. [SE DirJen Pajak No.SE-19/PJ/2020 Tahun 2020]
  • Kendaraan Darat
    1. Suatu sarana angkut di darat yang terdiri atas kendaraan bermotor termasuk kendaraan yang berjalan di atas rel dan kendaraan tidak bermotor. [UU 6/2018]
  • Kepabeanan
    1. segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk. [UU 10/1995]
  • Kepala Daerah
    1. Gubernur dan bupati/wali kota. [PerMen Dagri 20/2020]
    2. gubernur bagi Daerah provinsi, bupati bagi Daerah kabupaten, atau wali kota bagi Daerah kota. [PP 12/2019]
  • Kepala Eksekutif
    1. anggota Dewan Komisioner yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisioner. [UU 21/2011]
  • Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia / Kapolri
    1. pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian. [UU 2/2002]
  • Kepala Lembaga
    1. Kepala LKPP. [PERPRES 16/2018]
  • Kepala Unit Kesehatan
    1. Kepala Perangkat Pelayanan Kesehatan Pemerintah. [UU 4/1984]
  • Kepala Wilayah/Daerah
    1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atau Camat. [PP 40/1991]
  • Kepelabuhanan
    1. meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar modal serta mendorong perekonomian nasional dan daerah. [PP 69/2001]
  • Kepentingan lainnya
    1. surveilans, investigasi Kejadian Luar Biasa (KLB), baku mutu keselamatan dan keamanan laboratorium kesehatan sebagai penentu diagnosis penyakit infeksi new emerging dan re emerging, upaya koleksi mikroorganisme, koleksi materi dan data genetik dari pasien dan agen penyebab penyakit dan pemberdayaan segenap sumber daya serta fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat dengan menggunakan bantuan dan kerjasama dalam negeri dan luar negeri, untuk kepentingan kesehatan sebagai ketahanan nasional. [Permen Kes No.657/Menkes/Per/VIII/2009 Tahun 2009]
  • Kepentingan umum
    1. kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri. [UU 2/2002]
  • Kepolisian
    1. segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [UU 2/2002]
  • Keputusan Administrasi Pemerintahan / Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara / Keputusan
    1. ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. [UU 30/2014]
  • Keputusan Berbentuk Elektronis
    1. Keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik. [UU 30/2014]
  • Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
    1. pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dan 1 (satu) tahun anggaran dan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju. [PP 12/2019]
  • Kerja Sama Perdagangan Internasional
    1. kegiatan Pemerintah untuk memperjuangkan dan mengamankan kepentingan nasional melalui hubungan Perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional. [UU 7/2014]
  • Kesehatan
    1. Suatu keadaan yang meliputi kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan tidak hanya berarti suatu keadaan yang bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
    2. keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. [UU 36/2009]
  • Kesehatan Kerja
    1. Upaya kesehatan terhadap masyarakat pekerja mencakup upaya peningkatan dan pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Kesehatan Lingkungan
    1. upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. [PP 66/2014]
  • Kesehatan Matra
    1. Upaya kesehatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental guna menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah secara bermakna baik lingkungan darat, udara angkasa maupun air. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Keselamatan Pelayaran
    1. suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan. [PP 69/2001]
  • Kesiapsiagaan
    1. serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. [PP 21/2008]
    2. serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. [UU 24/2007]
  • Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan
    1. pemimpin merangkap anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan. [UU 21/2011]
  • Keuangan Daerah
    1. semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. [PP 12/2019]
  • Keuangan Negara
    1. semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. [UU 17/2003]
  • Kewajiban Pabean
    1. semua kegiatan di bidang Kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini. [UU 10/1995]
  • Kewaspadaan Dini KLB dan Respons
    1. kesatuan kegiatan deteksi dini terhadap penyakit dan masalah kesehatan berpotensi KLB beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, diikuti peningkatan sikap tanggap kesiapsiagaan, upaya-upaya pencegahan dan tindakan penanggulangan yang cepat dan tepat, dengan menggunakan teknologi surveilans. [Permen Kes 45/2014]
  • Kewenangan Pemerintahan / Kewenangan
    1. kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. [UU 30/2014]
  • Kier
    1. Surat keterangan status kesehatan seseorang yang dikeluarkan oleh dokter yang mempunyai kewenangan. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Kinerja
    1. Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. [PP 12/2019]
  • Klinik
    1. Suatu tempat orang mendapatkan pelayanan medis termasuk advis medis. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Kliring
    1. Proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. [PerDirs BEI No.IIA-Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020]
  • Kliring Teknologi
    1. proses penyaringan kelayakan atas suatu Teknologi melalui kegiatan Pengkajian untuk menilai atau mengetahui dampak dari penerapannya pada suatu kondisi tertentu. [UU 11/2019]
  • Komisi Pemilihan Umum Daerah / KPUD
    1. KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota. [UU 32/2004]
  • Komisi Pengawas Persaingan Usaha / Komisi
    1. Komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. [Per KPPU 1/2020]
  • Komite Etik
    1. organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, pejabat dan pegawai OJK terhadap kode etik. [UU 21/2011]
  • Komite Perdagangan Efek
    1. Komite yang dibentuk dan anggotanya ditunjuk oleh Bursa berdasarkan keahliannya, yang bertugas untuk memberikan pendapat kepada Bursa baik diminta maupun tidak diminta yang berkaitan dengan perdagangan Efek di Bursa. [PerDirs BEI No.IIA-Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020]
  • Komite Perdagangan Nasional
    1. lembaga yang dibentuk untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan. [UU 7/2014]
  • Komunikasi Informasi dan Edukasi / KIE
    1. rangkaian kegiatan yang ditujukan untuk perubahan perilaku dalam memelihara dan meningkatkan higiene dan sanitasi masyarakat, dengan pemberdayaan, partisipasi, pemicuan, dan pendekatan lain yang disesuaikan dengan budaya masyarakat. [PP 66/2014]
  • Kondisi Darurat
    1. Suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kehendak dan/atau kemampuan Bursa yang menyebabkan tidak dapat dilangsungkannya perdagangan Efek di Bursa secara teratur, wajar, dan efisien. [PerDirs BEI No.IIA-Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020]
  • Kondisi Rentan KLB
    1. kondisi masyarakat, lingkungan perilaku, dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merupakan faktor risiko terjadinya KLB. [Permen Kes No.949/Menkes/SK/VIII/2004 Tahun 2004]
  • Konflik Kepentingan
    1. kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya. [UU 30/2014]
  • Konsesi
    1. Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan dari kesepakatan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan selain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam pengelolaan fasilitas umum dan/atau sumber daya alam dan pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [UU 30/2014]
  • Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
    1. strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis. [PERPRES 16/2018]
  • Konsumen
    1. pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. [UU 21/2011]
  • Kontainer
    1. benda dari peralatan transportasi dirancang khusus untuk membawa barang dengan satu atau lebih jenis pengiriman tanpa pemuatan kembali. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Kontra Indikasi
    1. Keadaan pada tubuh seseorang yang merupakan alasan untuk tidak melakukan pemberian obat, alat atau tindakan kedokteran tertentu terhadap dirinya. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Kontrak Pengadaan Barang/Jasa / Kontrak
    1. perjanjian tertulis antara PA/ KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. [PERPRES 16/2018]
  • Korban Bencana
    1. orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. [PP 21/2008]
    2. orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. [UU 24/2007]
  • Korporasi
    1. kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. [PP 31/2013]
    2. kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. [UU 6/2011]
  • KPEI
    1. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia. [PerDirs BEI No.IIA-Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020]
  • Kredit
    1. penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. [UU 7/1992]
  • Kredit Pajak
    1. jumlah pembayaran pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak sendiri, setelah ditambah dengan pajak yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan dikurangkan dari seluruh pajak yang terhutang termasuk apabila ada jumlah pajak atas penghasilan yang terhutang di luar negeri. [UU 6/1983]
  • KSEI
    1. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. [PerDirs BEI No.IIA-Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020]
  • Kuasa BUD
    1. pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD. [PP 12/2019]
  • Kuasa PA / KPA
    1. pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. [PP 12/2019]
  • Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBD / KPA
    1. pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. [PERPRES 16/2018]
  • Kuasa Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN / KPA
    1. pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. [PERPRES 16/2018]
  • Laboratorium Kesehatan
    1. sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat termasuk yang digunakan untuk mendiagnosis penyebab new emerging dan re emerging. [Permen Kes No.657/Menkes/Per/VIII/2009 Tahun 2009]
    2. laboratorium yang menunjang pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat sesuai dengan kaidah dengan kaidah praktik laboratorium yang benar. [Permen Kes No.658/Menkes/Per/VIII/2009 Tahun 2009]
  • Laboratorium Penelitian Kesehatan
    1. laboratorium yang melaksanakan penelitian dan pengembangan kesehatan sesuai dengan kaidah ilmiah yang baku. [Permen Kes No.658/Menkes/Per/VIII/2009 Tahun 2009]
  • Laik terbang
    1. Memenuhi persyaratan yang ditentukan serta aman untuk terbang di udara. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    1. layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. [PERPRES 16/2018]
  • Legalisasi
    1. pernyataan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan mengenai keabsahan suatu salinan surat atau dokumen Administrasi Pemerintahan yang dinyatakan sesuai dengan aslinya. [UU 30/2014]
  • Lembaga
    1. organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya. [PERPRES 16/2018]
  • Lembaga internasional
    1. organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa. [UU 24/2007]
  • Lembaga Jasa Keuangan
    1. lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. [UU 21/2011]
  • Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
    1. pergadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan. [UU 21/2011]
  • Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / LKPP
    1. lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. [PERPRES 16/2018]
  • Lembaga Pemasyarakatan / Lapas
    1. Tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana. [PerMen KumHam 10/2020]
  • Lembaga Pembiayaan
    1. badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan. [UU 21/2011]
  • Lembaga Pembinaan Khusus Anak / LPKA
    1. Lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. [PerMen KumHam 10/2020]
  • Lembaga penelitian dan pengembangan
    1. lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan di bidang kesehatan dapat berupa organisasi yang berdiri sendiri atau bagian dari organisasi pemerintah, pemerintah daerah, institusi pendidikan, perguruan tinggi, rumah sakit, badan usaha, lembaga penunjang dan organisasi masyarakat. [Permen Kes No.657/Menkes/Per/VIII/2009 Tahun 2009]
  • Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission / Lembaga OSS
    1. Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal. [PerMen Keu No.16/PMK.010/2020 Tahun 2020]
  • Lembaga Penjamin Simpanan
    1. Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai lembaga penjamin simpanan. [UU 21/2011]
  • Lembaga usaha
    1. setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. [UU 24/2007]
  • Letter of Credit / L/C
    1. Janji membayar dari bank penerbit kepada penerima jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen yang sesuai dengan persyaratan L/C. [Peraturan BI No.22/4/PBI/2020 Tahun 2020]
  • Malicious software atau malware
    1. Perangkat lunak yang dirancang untuk menyusup ke dalam sistem komputer dan memiliki kemampuan untuk mengganggu kinerja, merusak perangkat lunak dalam sistem komputer, serta membahayakan kerahasiaan, keutuhan, maupun ketersediaan data, aplikasi, dan sistem operasi. [SE DirJen Pajak No.SE-15/PJ/2020 Tahun 2020]
  • Manajemen sumber daya manusia karantina kesehatan
    1. Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas untuk melakukan upaya kesehatan karantina dan atau tindakan penyehatan berdasarkan undang-undang ini melalui peningkatan kemampuan dan pendidikan mengenai kekarantinaan. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Mandat
    1. pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. [UU 30/2014]
  • Maritimme Declaration of Health (MDH)
    1. dokumen kesehatan kapal berupa instrumen untuk mengetahui kondisi kesehatan kapal guna penetapan kelayakan untuk dapat diberikan sertifikat izin karantina atau tidak diberikan. Dokumen ini dibuat oleh nakhoda dan diberikan pada petugas karantina kesehatan, ketika memasuki wilayah Republik Indonesia [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Masa Inkubasi
    1. Masa antara masuknya bibit penyakit sampai menimbulkan gejala. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Masa Pajak
    1. Jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang KUP. [PerMen Keu No.23/PMK.03/2020 Tahun 2020]
    2. Jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). [SE DirJen Pajak No.SE-19/PJ/2020 Tahun 2020]
    3. jangka waktu tertentu yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang. [UU 6/1983]
    4. jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. [UU 8/1983]
  • Masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Pengadilan Pajak
    1. Periode waktu yang ditetapkan oleh Pengadilan Pajak untuk pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Pengadilan Pajak dalam bentuk penyesuaian pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi di Pengadilan Pajak.
  • Masa tunas penyakit karantina
    1. ialah untuk (1) Pes-enam hari; (2) Kolera-lima hari; (3) Demam kuning-enam hari; (4) Cacar-empat belas hari; (5) Tifus bercak wabahi-empat belas hari; (6) Demam balik-balik-delapan hari. [UU 1/1962]
    2. ialah untuk (1) Pes - enam hari; (2) Kolera - lima hari; (3) Demam kuning - enam hari; (4) Cacar - empat belas hari; (5) Tifus bercak wabahi - empat belas hari; (6) Demam balik-balik - delapan hari. [UU 2/1962]
  • Masker
    1. Perlindungan pernafasan yang digunakan sebagai metode untuk melindungi individu dari menghirup zat-zat bahaya atau kontaminan yang berada di udara, perlindungan pernafasan atau masker tidak dimaksudkan untuk menggantikan metode pilihan yang dapat menghilangkan penyakit, metode pilihan yang dapat menghilangkan penyakit, tetapi digunakan untuk melindungi secara memadai pemakainya. [PerMen Dag 23/2020]
  • Masyarakat
    1. perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum. [PP 21/2008]
  • Materi biologik
    1. bahan biologi yang terkandung dalam spesimen klinik, spesimen hewan, tumbuh-tumbuhan, isolat virus, bakteri, jamur dan jasad renik lain, parasit, vektor dan sumber daya alam lain yang bagiannya dan atau derivatnya serta produk dari bagian dan atau derivat tersebut termasuk yang mengandung materi dan informasi sekuens genetik, seperti urutan nukleotida dalam molekul RNA dan atau cDNA. [Permen Kes No.657/Menkes/Per/VIII/2009 Tahun 2009]
    2. bahan biologi yang terkandung dalam spesimen klinik, spesimen hewan, tumbuh-tumbuhan, isolat virus, bakteri, jamur dan jasad renik lain, parasit, vektor dan sumber daya alam lain yang bagiannya dan atau derivatnya serta produk dari bagian dan atau derivat tersebut termasuk yang mengandung materi dan informasi sekuens genetik, seperti urutan nukleotida dalam molekul RNA dan atau cDNA. [Permen Kes No.658/Menkes/Per/VIII/2009 Tahun 2009]
  • Media Elektronik
    1. Seluruh fasilitas interaksi secara elektronik yang digunakan oleh komisi, tidak terbatas pada telekonferensi visual dan surat elektronik. [Per KPPU 1/2020]
  • Menghasilkan
    1. kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru termasuk membuat, memasak, merakit, mencampur, mengemas, membotolkan, dan menambang atau menyuruh orang atau badan lain melakukan kegiatan itu. Yang tidak termasuk dalam pengertian Menghasilkan ialah 1) menanam atau memetik hasil pertanian atau memelihara hewan. 2) menangkap atau memelihara ikan. 3) mengeringkan atau menggarami makanan. 4) membungkus atau mengepak yang lazimnya terjadi dalam usaha perdagangan besar atau eceran. 5) menyediakan makanan dan minuman di restoran, rumah penginapan, atau yang dilaksanakan oleh usaha katering.
  • Menteri
    1. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. [PerMen Dag 23/2020]
    2. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. [PerMen Kumham 7/2020]
    3. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. [PerMen Kumham 8/2020]
    4. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. [PerMen KumHam 11/2020]
    5. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. [PerMen Kes 9/2020]
    6. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. [PerMen KumHam 10/2020]
    7. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. [UU 6/2018]
    8. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. [Permen Dag No.13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012]
    9. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. [Permen Kes 45/2014]
    10. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. [Permen Kes 82/2014]
    11. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. [Permen Kes No.1501/Menkes/Per/X/2010 Tahun 2010]
    12. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. [PP 12/2017]
    13. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. [PP 12/2019]
    14. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. [PP 31/2013]
    15. Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. [PP 40/1991]
    16. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. [PP 66/2014]
    17. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayaran. [PP 69/2001]
    18. Menteri yang bertanggung jawab di bidang penerbangan. [PP 70/2001]
    19. Menteri Keuangan Republik Indonesia. [UU 10/1995]
    20. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. [UU 23/2014]
    21. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. [UU 30/2014]
    22. menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan. [UU 36/2009]
    23. Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. [UU 4/1984]
    24. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. [UU 44/2009]
    25. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. [UU 6/2011]
    26. Menteri Keuangan Republik Indonesia. [UU 7/1992]
    27. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan. [UU 7/2014]
  • Menteri Keuangan
    1. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. [UU 21/2011]
  • Menteri Negara / Menteri
    1. pembantu Presiden yang memimpin Kementerian. [UU 39/2008]
  • Mitigasi
    1. serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. [PP 21/2008]
    2. serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. [UU 24/2007]
  • Modal Inti
    1. Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah. [Per OJK No.12/POJK.03/2020 Tahun 2020]
  • Muatan informasi
    1. informasi yang didapat dari sistem pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, penelusuran, pengaksesan, penggunaan lain data, termasuk pengubahan untuk penyempurnaan data dari spesimen klinik dan materi biologik dengan menggunakan teknologi informatika dalam arti luas serta semua informasi apapun yang dapat digunakan untuk merancang konstruksi virus atau jasad renik baru lainnya. [Permen Kes No.657/Menkes/Per/VIII/2009 Tahun 2009]
    2. informasi yang didapat dari sistem pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, penelusuran, pengaksesan, penggunaan lain data, termasuk pengubahan untuk penyempurnaan data dari spesimen klinik dan materi biologik dengan menggunakan teknologi informatika dalam arti luas serta semua informasi apapun yang dapat digunakan untuk merancang konstruksi virus dan/atau jasad renik baru lainnya. [Permen Kes No.658/Menkes/Per/VIII/2009 Tahun 2009]
  • Mutu Pelayanan Dasar
    1. ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. [PP 2/2018]
  • Nakhoda
    1. Salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [UU 6/2018]
  • Narapidana
    1. Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. [PerMen KumHam 10/2020]
  • Nasabah
    1. pihak yang menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau UUS. [UU 21/2008]
  • Nasabah Investor
    1. Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Investasi berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan. [UU 21/2008]
  • Nasabah Penerima Fasilitas
    1. Nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah. [UU 21/2008]
  • Nasabah Penyimpan
    1. Nasabah yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk Simpanan berdasarkan Akad antara Bank Syariah atau UUS dan Nasabah yang bersangkutan. [UU 21/2008]
  • Negara terjangkit
    1. Negara yang dinyatakan oleh WHO, sebagai Negara endemis/terjadi KLB penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Netting
    1. Kegiatan Kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap Anggota Kliring untuk menyerahkan atau menerima sejumlah saldo Efek tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah saldo dana untuk seluruh atau setiap jenis Efek yang ditransaksikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. [PerDirs BEI No.IIA-Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020]
  • Nilai Impor
    1. nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean, untuk Impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini. [UU 8/1983]
  • Nomor Pokok Wajib Pajak / NPWP
    1. Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. [PerMen Keu No.23/PMK.03/2020 Tahun 2020]
    2. Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. [SE DirJen Pajak No.SE-19/PJ/2020 Tahun 2020]
  • Obat
    1. bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. [UU 36/2009]
  • Obat tradisional
    1. bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. [UU 36/2009]
  • Orang
    1. orang perseorangan atau badan hukum. [UU 10/1995]
  • Orang Asing
    1. Orang yang bukan warga negara Indonesia. [PerMen Kumham 7/2020]
    2. Orang yang bukan Warga Negara Indonesia. [PerMen Kumham 8/2020]
    3. Orang yang bukan Warga Negara Indonesia. [PerMen KumHam 11/2020]
    4. orang yang bukan warga negara Indonesia. [PP 31/2013]
    5. orang yang bukan warga negara Indonesia. [UU 6/2011]
  • Organisasi Kemasyarakatan / Ormas
    1. organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. [PERPRES 16/2018]
  • Otonomi Daerah
    1. hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [PP 38/2007]
    2. hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. [UU 23/2014]
    3. hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [UU 32/2004]
  • Otoritas Jasa Keuangan / OJK
    1. lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. [UU 21/2011]
  • Pajak Keluaran
    1. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. [UU 8/1983]
  • Pajak Masukan
    1. Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada waktu pembelian Barang Kena Pajak, penerimaan Jasa Kena Pajak, atau impor Barang Kena Pajak. [UU 8/1983]
  • Pajak Penghasilan / PPh
    1. Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh. [PerMen Keu No.23/PMK.03/2020 Tahun 2020]
    2. Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPh. [SE DirJen Pajak No.SE-19/PJ/2020 Tahun 2020]
  • Pajak Pertambahan Nilai / PPN
    1. Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN. [PerMen Keu No.23/PMK.03/2020 Tahun 2020]
    2. Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PPN. [SE DirJen Pajak No.SE-19/PJ/2020 Tahun 2020]
  • Pajak yang terhutang
    1. pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. [UU 6/1983]
  • Panduan Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas
    1. Panduan yang ditetapkan oleh Bursa yang menjelaskan tata cara dan mekanisme pelaksanaan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas. [PerDirs BEI No.IIA-Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020]
  • Pangkalan udara
    1. kawasan di daratan dan/atau di perairan dalam wilayah Republik Indonesia yang dipergunakan untuk kegiatan penerbangan Tentara Nasional Indonesia. [PP 70/2001]
  • Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan / PPHP
    1. tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. [PERPRES 16/2018]
  • Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara / PPK PPS dan KPPS
    1. pelaksana pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan tempat pemungutan suara. [UU 32/2004]
  • Panitia Seleksi
    1. panitia yang dibentuk oleh Presiden yang bertugas untuk memilih dan menetapkan calon anggota Dewan Komisioner untuk disampaikan kepada Presiden. [UU 21/2011]
  • Partisipasi Masyarakat
    1. peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. [UU 23/2014]
  • Pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah / pasangan calon
    1. bakal pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. [UU 32/2004]
  • Pasar
    1. lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan. [UU 7/2014]
  • Pasar Modal
    1. kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal. [UU 21/2011]
  • Pasar Negosiasi
    1. Pasar dimana perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa dilaksanakan berdasarkan tawar menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan (non continuous auction market) dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Anggota Bursa Efek. [PerDirs BEI No.IIA-Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020]
  • Pasar Reguler
    1. Pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (continuous auction market) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah hari dilakukannya Transaksi Bursa (T+2). [PerDirs BEI No.IIA-Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020]
  • Pasar Reguler Tunai (Pasar Tunai)
    1. Pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (continuous auction market) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0). [PerDirs BEI No.IIA-Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020]
  • Pasca Penutupan (Post-Trading)
    1. Sesi akhir waktu perdagangan di Pasar Reguler pada setiap Hari Bursa yang dapat digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli suatu Efek Bersifat Ekuitas pada harga yang sama dengan Harga Penutupan. [PerDirs BEI No.IIA-Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020]
  • Pasien
    1. setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit. [UU 44/2009]
  • Paspor Kebangsaan
    1. dokumen yang dikeluarkan oleh negara asing kepada warga negaranya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. [PP 31/2013]
  • Paspor Republik Indonesia / Paspor
    1. dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. [PP 31/2013]
    2. dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. [UU 6/2011]
  • Password
    1. Kata rahasia atau rangkaian karakter yang digunakan dalam proses autentikasi untuk membuktikan identitas pengguna atau untuk mendapatkan hak akses terhadap fasilitas teknologi informasi. [SE DirJen Pajak No.SE-15/PJ/2020 Tahun 2020]
  • Pegawai
    1. Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja. [PerMen Keu No.23/PMK.03/2020 Tahun 2020]
    2. Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja. [SE DirJen Pajak No.SE-19/PJ/2020 Tahun 2020]
  • Pegawai Aparatur Sipil Negara / Pegawai ASN
    1. pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. [PP 12/2019]
  • Pejabat Bea dan Cukai
    1. pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-undang ini. [UU 10/1995]
  • Pejabat Dinas Luar Negeri
    1. Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus untuk bertugas di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. [PP 31/2013]
  • Pejabat Imigrasi
    1. pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. [PP 31/2013]
    2. pegawai yang telah melalui pendidikan khusus Keimigrasian dan memiliki keahlian teknis Keimigrasian serta memiliki wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Undang-Undang ini. [UU 6/2011]
  • Pejabat Karantina Kesehatan
    1. Pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang kesehatan yang diberi kewenangan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk melaksanakan Kekarantinaan Kesehatan. [UU 6/2018]
  • Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia
    1. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian. [UU 2/2002]
  • Pejabat Kesehatan Masyarakat
    1. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kesehatan yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penanggulangan penyakit menular. [Permen Kes 82/2014]
  • Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan / PPTK
    1. pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dan suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya. [PP 12/2019]
  • Pejabat Pembuat Komitmen / PPK
    1. pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/ KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. [PERPRES 16/2018]
  • Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan / PjPHP
    1. pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. [PERPRES 16/2018]
  • Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah / PPK SKPD
    1. pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. [PP 12/2019]
  • Pejabat Pengadaan
    1. pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. [PERPRES 16/2018]
  • Pejabat Pengelola Keuangan Daerah / PPKD
    1. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. [PP 12/2019]
  • Pekerjaan Bebas
    1. pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. [UU 6/1983]
  • Pekerjaan Konstruksi
    1. keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. [PERPRES 16/2018]
  • Pelabuhan
    1. Tempat yang terdiri atas daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat Barang, berupa terminal dan tempat berlabuh Kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. [UU 6/2018]
    2. dermaga atau dok kapal diatas air yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah sebagai pelabuhan. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
    3. tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar roda transportasi. [PP 69/2001]
    4. ialah suatu daerah yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat kapal berlabuh. [UU 1/1962]
  • Pelabuhan Daratan
    1. suatu tempat tertentu di daratan dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat lapangan penumpukan dan gudang serta prasarana dan sarana angkutan barang dengan cara pengemasan khusus dan berfungsi sebagai pelabuhan umum. [PP 69/2001]
  • Pelabuhan Khusus
    1. pelabuhan yang dikelola untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu. [PP 69/2001]
  • Pelabuhan Udara
    1. ialah suatu daerah (di daratan/di air/di sungai) yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai tempat untuk berlabuh sebuah pesawat udara, baik untuk mendarat maupun untuk bersinggah dalam perjalanan internasional. [UU 2/1962]
  • Pelabuhan Umum
    1. pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum. [PP 69/2001]
  • Pelaku Usaha
    1. setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. [PERPRES 16/2018]
    2. setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan. [UU 7/2014]
  • Pelayanan Dasar
    1. pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. [PP 12/2019]
    2. pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. [PP 2/2018]
    3. pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. [UU 23/2014]
  • Pelayanan Gawat Darurat
    1. Suatu keadaan musibah akibat kecelakaan, bencana dan penyakit yang terjadi secara mendadak yang diperkirakan atau tidak diperkirakan sebelumnya, menimpa seseorang atau kelompok orang hingga terancam jiwa dan anggota badannya. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Pelayanan kesehatan
    1. kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan, mencegah penyakit, mendiagnosis dan mengobati penyakit, memantau perkembangan penyakit, mencegah kecacatan dan merehabiltasi kesehatan pasien. [Permen Kes No.657/Menkes/Per/VIII/2009 Tahun 2009]
  • Pelayanan Kesehatan Haji dan Umroh
    1. Rangkaian kegiatan yang meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang medis, penetapan diagnosis calon jamaah haji dan umroh. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Pelayanan kesehatan kuratif
    1. suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. [UU 36/2009]
  • Pelayanan Kesehatan Paripurna
    1. pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. [UU 44/2009]
  • Pelayanan kesehatan preventif
    1. suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. [UU 36/2009]
  • Pelayanan kesehatan promotif
    1. suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. [UU 36/2009]
  • Pelayanan kesehatan rehabilitatif
    1. kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. [UU 36/2009]
  • Pelayanan Kesehatan Terbatas
    1. Pelayanan kesehatan pelabuhan dalam lingkup kekarantinaan. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Pelayanan kesehatan tradisional
    1. pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. [UU 36/2009]
  • Pelayanan Vaksinasi Internasional
    1. Upaya untuk memberikan kekebalan kepada orang terhadap suatu penyakit karantina/potensial wabah tertentu, yang akan berpergian ke negara/daerah endemis atau negara yang mensyaratkan vaksinasi tertentu. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Peleburan
    1. Peleburan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum. [Per OJK No.12/POJK.03/2020 Tahun 2020]
    2. perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Bank yang meleburkan diri dan status badan hukum Bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum. [UU 21/2008]
  • Pemangku Kepentingan
    1. semua pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. [UU 11/2019]
  • Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
    1. Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). [PP 21/2020]
    2. Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). [PerMen Kes 9/2020]
    3. Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. [UU 6/2018]
  • Pembayaran Langsung / LS
    1. Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung. [PP 12/2019]
  • Pembebasan Bersyarat Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat
    1. Program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. [PerMen KumHam 10/2020]
  • Pembeli
    1. orang atau badan yang menerima penyerahan Barang Kena Pajak. [UU 8/1983]
  • Pembelian secara Elektronik / E-purchasing
    1. tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik. [PERPRES 16/2018]
  • Pembentukan Daerah
    1. penetapan status Daerah pada wilayah tertentu. [UU 23/2014]
  • Pembentukan Kementerian
    1. pembentukan Kementerian dengan nomenklatur tertentu setelah Presiden mengucapkan sumpah/janji. [UU 39/2008]
  • Pemberantasan tindak pidana korupsi
    1. serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [UU 30/2002]
  • Pemberian Pinjaman Daerah
    1. bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman. [PP 12/2019]
  • Pemberitahuan Pabean
    1. pernyataan yang dibuat oleh Orang dalam rangka melaksanakan Kewajiban Pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang ini. [UU 10/1995]
  • Pembiayaan
    1. setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. [PP 12/2019]
    2. setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. [UU 17/2003]
    3. penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. [UU 21/2008]
    4. setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. [UU 23/2014]
    5. setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. [UU 32/2004]
  • Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
    1. usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. [PP 12/2017]
  • Pembubaran Kementerian
    1. menghapus Kementerian yang sudah terbentuk. [UU 39/2008]
  • Pemegang Saham Pengendali / PSP
    1. Badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung. [Per OJK No.12/POJK.03/2020 Tahun 2020]
  • Pemeriksaan karantina
    1. suatu tindakan dari petugas karantina kesehatan untuk menentukan keadaan sehat atau terjangkitnya seseorang, pelabuhan, bagasi, kontainer, alat angkut atau barang bawaan lainnya. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Pemeriksaan kesehatan
    1. ialah pengunjungan dan pemeriksaan kesehatan oleh dokter pelabuhan dan/atau stafnya terhadap keadaan kapal dengan isinya. [UU 1/1962]
    2. ialah pengunjungan dan pemeriksaan kesehatan oleh dokter pelabuhan dan/atau stafnya terhadap keadaan pesawat udara dengan isinya. [UU 2/1962]
  • Pemeriksaan Laboratorium
    1. Rangkaian kegiatan pemeriksaan sediaan specimen tubuh manusia untuk menunjang penegakan diagnostik suatu penyakit. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Pemeriksaan Medik
    1. Pemeriksaan fisik dasar atau sederhana terhadap seseorang untuk menetapkan status kesehatan seseorang dan potensi risiko kesehatan masyarakat. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Pemeriksaan medis
    1. Pemeriksaan fisik dasar atau sederhana terhadap seseorang untuk menetapkan status kesehatan seseorang dan potensi risiko kesehatan masyarakat. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Pemerintah
    1. Pemerintah Pusat. [PP 69/2001]
    2. Pemerintah Pusat. [PP 70/2001]
    3. pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. [UU 17/2003]
    4. pemerintah Republik Indonesia. [UU 21/2011]
    5. Pemerintah Republik Indonesia. [UU 7/1992]
  • Pemerintah Daerah
    1. Gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. [Permen Keu No.19/PMK.07/2020 Tahun 2020]
    2. Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. [PerMen Dagri 20/2020]
    3. Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. [PerMen Kes 9/2020]
    4. Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. [UU 6/2018]
    5. gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. [Permen Kes 82/2014]
    6. gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. [Permen Kes No.1501/Menkes/Per/X/2010 Tahun 2010]
    7. kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. [PERPRES 16/2018]
    8. kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. [PP 12/2017]
    9. kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. [PP 12/2019]
    10. kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. [PP 2/2018]
    11. gubernur, bupati/walikota atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. [PP 21/2008]
    12. kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. [UU 11/2019]
    13. kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. [UU 23/2014]
    14. gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. [UU 24/2007]
    15. Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. [UU 32/2004]
    16. gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. [UU 36/2009]
    17. Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. [UU 44/2009]
    18. gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. [UU 7/2014]
  • Pemerintah Pusat
    1. Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [UU 6/2018]
    2. Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [Permen Kes 82/2014]
    3. Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [Permen Kes No.1501/Menkes/Per/X/2010 Tahun 2010]
    4. Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [PP 12/2017]
    5. Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [PP 12/2019]
    6. Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [PP 2/2018]
    7. Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [PP 21/2008]
    8. Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [PP 38/2007]
    9. Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [PP 66/2014]
    10. Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [UU 11/2019]
    11. Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [UU 23/2014]
    12. Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [UU 24/2007]
    13. Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [UU 32/2004]
    14. Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [UU 36/2009]
    15. Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [UU 44/2009]
    16. Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [UU 7/2014]
  • Pemerintahan daerah
    1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [PerMen Dagri 20/2020]
    2. penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [PP 12/2017]
    3. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [PP 12/2019]
    4. penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [PP 2/2018]
    5. penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [PP 38/2007]
    6. penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [UU 23/2014]
    7. penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [UU 32/2004]
  • Pemisahan
    1. pemisahan usaha dari satu Bank menjadi dua badan usaha atau lebih, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [UU 21/2008]
  • Pemisahan UUS
    1. Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai unit usaha syariah. [Per OJK No.12/POJK.03/2020 Tahun 2020]
  • Pemulihan
    1. serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. [UU 24/2007]
  • Penanaman Modal
    1. Segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. [PerMen Keu No.16/PMK.010/2020 Tahun 2020]
  • Penanggulangan KLB
    1. kegiatan yang dilaksanakan untuk menangani penderita, mencegah perluasan kejadian dan timbulnya penderita atau kematian baru pada suatu kejadian luar biasa yang sedang terjadi. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
    2. kegiatan yang dilaksanakan untuk menangani penderita, mencegah perluasan kejadian dan timbulnya penderita atau kematian baru pada suatu kejadian luar biasa yang sedang terjadi. [Permen Kes No.949/Menkes/SK/VIII/2004 Tahun 2004]
  • Penanggulangan Penyakit Menular
    1. upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif yang ditujukan untuk menurunkan dan menghilangkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian, membatasi penularan, serta penyebaran penyakit agar tidak meluas antardaerah maupun antarnegara serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa/wabah. [Permen Kes 82/2014]
  • Penanggung Jawab Alat Angkut
    1. pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi Alat Angkut yang bersangkutan. [PP 31/2013]
    2. pemilik, pengurus, agen, nakhoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan. [UU 6/2011]
  • Penangkalan
    1. larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian. [PP 31/2013]
    2. larangan terhadap Orang Asing untuk masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian. [UU 6/2011]
  • Pencegahan
    1. larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh Undang-Undang. [PP 31/2013]
    2. larangan sementara terhadap orang untuk keluar dari Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau alasan lain yang ditentukan oleh undang-undang. [UU 6/2011]
  • Pencegahan Bencana
    1. serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. [PP 21/2008]
    2. serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. [UU 24/2007]
  • Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 / Covid-19
    1. Serangkaian kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian dan/atau lembaga yang berwenang. [Permen Keu No.19/PMK.07/2020 Tahun 2020]
  • Pendapatan Daerah
    1. semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersihdalam periode tahun anggaran berkenaan. [PP 12/2019]
    2. hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. [UU 17/2003]
    3. semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. [UU 23/2014]
    4. semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. [UU 32/2004]
  • Pendapatan Negara
    1. hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. [UU 17/2003]
  • Penderita
    1. seseorang yang menderita sakit karena penyakit yang dapat menimbulkan wabah. [Permen Kes No.1501/Menkes/Per/X/2010 Tahun 2010]
  • Pendidikan
    1. kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan dan penguasaan teknologi serta pelatihan di bidang kesehatan dan kedokteran, termasuk di dalamnya penelitian dalam rangka pendidikan/pelatihan kesehatan atau pendidikan/pelatihan kedokteran. [Permen Kes No.657/Menkes/Per/VIII/2009 Tahun 2009]
    2. usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. [UU 11/2019]
  • Penelitian
    1. kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu dan teknologi. [Permen Kes No.657/Menkes/Per/VIII/2009 Tahun 2009]
    2. kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. [PERPRES 16/2018]
    3. kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah. [UU 11/2019]
  • Penerapan
    1. pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. [UU 11/2019]
  • Penerima Bebas Visa Kunjungan
    1. Orang Asing warga suatu negara dari seluruh negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu. [PerMen Kumham 8/2020]
  • Penerima Jasa
    1. orang atau badan yang menerima penyerahan Jasa Kena Pajak. [UU 8/1983]
  • Penerimaan Daerah
    1. uang yang masuk ke kas Daerah. [PP 12/2019]
    2. uang yang masuk ke kas daerah. [UU 17/2003]
  • Penerimaan Negara
    1. uang yang masuk ke kas negara. [UU 17/2003]
  • Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia
    1. cara memperoleh barang/jasa yang • disediakan oleh Pelaku Usaha. [PERPRES 16/2018]
  • Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola / Swakelola
    1. cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian / Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat. [PERPRES 16/2018]
  • Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah / Pengadaan Barang/Jasa
    1. kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. [PERPRES 16/2018]
  • Pengadaan Berkelanjutan
    1. Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya. [PERPRES 16/2018]
  • Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya
    1. metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). [PERPRES 16/2018]
  • Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi
    1. metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). [PERPRES 16/2018]
  • Pengadilan
    1. Pengadilan Tata Usaha Negara. [UU 30/2014]
  • Pengamanan
    1. upaya pelindungan terhadap kesehatan masyarakat dari faktor risiko atau gangguan kesehatan. [PP 66/2014]
  • Pengamatan penyakit (surveillans)
    1. pengamatan terus menerus dan sistematis terhadap kesakitan dan kematian, penyebaran penyakit serta kejadian atau kondisi yang memperbesar risiko penyebaran penyakit untuk dapat mengambil suatu tindakan. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Pengambilalihan
    1. Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum. [Per OJK No.12/POJK.03/2020 Tahun 2020]
    2. perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Bank tersebut. [UU 21/2008]
  • Pengawasan
    1. ialah suatu tindakan karantina yang mewajibkan seseorang memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga ia dapat melanjutkan perjalanannya. [UU 1/1962]
  • Pengawasan dan pemeriksaan dokumen kesehatan pesawat udara
    1. pengawasan terhadap pemeriksaan pesawat udara dan dokumen kesehatan dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan langsung/tidak langsung oleh petugas karantina kesehatan. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Pengawasan dan pemeriksaan kekarantinaan alat angkut dan dokumen kesehatan alat angkut
    1. pemeriksaan alat angkut dan dokumen Kesehatan kapal yang dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan langsung/tidak langsung oleh petugas karantina kesehatan. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Pengawasan karantina
    1. ialah suatu tindakan karantina yang mewajibkan seseorang memenuhi syarat-syarat tertentu sehingga ia dapat melanjutkan perjalanannya. [UU 2/1962]
  • Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan
    1. Kegiatan pemeriksaan dokumen karantina kesehatan dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap Alat Angkut, orang, serta Barang oleh pejabat karantina kesehatan. [UU 6/2018]
  • Pengawasan Obat-obatan dan Peralatan P3K Alat Angkut
    1. Upaya pengawasan obat-obatan dan peralatan P3K di alat angkut (pesawat dan kapal). [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Pengawasan Pengangkutan Orang Sakit dan Jenazah
    1. Upaya pemeriksaan fisik dan pengawasan dokumen orang sakit dan jenazah dalam pencegahan masuk dan keluarnya penyakit menular / potensial wabah. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
    1. usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [PP 12/2017]
  • Pengelola Pelabuhan Khusus
    1. Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Badan Hukum Indonesia yang memiliki izin untuk mengelola pelabuhan khusus. [PP 69/2001]
  • Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
    1. Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. [PERPRES 16/2018]
  • Pengelola Program
    1. unit kerja struktural atau fungsional yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, pencegahan, pemberantasan, atau penanggulangan masalah kesehatan. [Permen Kes 45/2014]
  • Pengelolaan Keuangan Daerah
    1. keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. [PP 12/2019]
  • Pengeluaran Daerah
    1. uang yang keluar dari kas Daerah. [PP 12/2019]
    2. uang yang keluar dari kas daerah. [UU 17/2003]
  • Pengeluaran Negara
    1. uang yang keluar dari kas negara. [UU 17/2003]
  • Pengembangan
    1. kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru. [Permen Kes No.657/Menkes/Per/VIII/2009 Tahun 2009]
    2. kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. [UU 11/2019]
  • Pengendalian
    1. Suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk Bank, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung. [Per OJK No.12/POJK.03/2020 Tahun 2020]
    2. upaya untuk mengurangi atau melenyapkan faktor risiko penyakit dan/atau gangguan kesehatan. [PP 66/2014]
  • Penggabungan
    1. Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi, dan konversi bank umum. [Per OJK No.12/POJK.03/2020 Tahun 2020]
    2. perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. [UU 21/2008]
  • Penggantian
    1. nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi Jasa karena penyerahan Jasa, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. [UU 8/1983]
  • Pengguna Anggaran / PA
    1. pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. [PERPRES 16/2018]
    2. pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. [PP 12/2019]
  • Pengiriman
    1. proses pemindahan spesimen klinik dan materi biologik dari suatu tempat/laboratorium/fasilitas pelayanan kesehatan ke tempat/laboratorium/fasilitas pelayanan kesehatan lain yang dilakukan untuk tujuan tertentu dalam rangka penelitian dan pengembangan kesehatan, pelayanan, pendidikan, serta kepentingan lainnya. [Permen Kes No.657/Menkes/Per/VIII/2009 Tahun 2009]
  • Pengkajian
    1. kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diterapkan. [UU 11/2019]
  • Pengubahan Kementerian
    1. pengubahan nomenklatur Kementerian dengan cara menggabungkan, memisahkan, dan/atau mengganti nomenklatur Kementerian yang sudah terbentuk. [UU 39/2008]
  • Pengungsi
    1. orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana. [PP 21/2008]
    2. orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana. [UU 24/2007]
  • Pengusaha
    1. orang atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, atau melakukan usaha jasa. [UU 8/1983]
  • Pengusaha Kena Pajak
    1. Pengusaha sebagaimana dimaksud pada huruf k yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini. Tidak termasuk dalam pengertian Pengusaha Kena Pajak ialah pengusaha kecil yang batasan dan ukurannya ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. [UU 8/1983]
  • Pengusaha Kena Pajak / PKP
    1. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. [PerMen Keu No.23/PMK.03/2020 Tahun 2020]
    2. Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. [SE DirJen Pajak No.SE-19/PJ/2020 Tahun 2020]
  • Penitipan
    1. penyimpanan harta berdasarkan Akad antara Bank Umum Syariah atau UUS dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum Syariah atau UUS yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. [UU 21/2008]
    2. penyimpanan harta berdasarkan kontrak antara Bank Umum dengan penitip yang didalamnya ditentukan bahwa Bank Umum yang bersangkutan melakukan penyimpanan harta tanpa mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. [UU 7/1992]
  • Penjamin
    1. orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia. [PP 31/2013]
    2. orang atau Korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Orang Asing selama berada di Wilayah Indonesia. [UU 6/2011]
  • Penumpang
    1. setiap orang yang berada di atas alat angkut, kecuali awak alat angkut. [UU 6/2011]
  • Penunjukan Langsung
    1. metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. [PERPRES 16/2018]
  • Penyakit
    1. keadaan sakit atau keadaan medis yang berasal dari sumber penyakit yang ada dan menimbulkan risiko bahaya besar terhadap manusia. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Penyakit berpotensi KLB
    1. jenis penyakit yang dapat menimbulkan KLB. Jenis-jenis penyakit penyebab terjadinya KLB ditetapkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan, yang secara operasional bergantung pada kajian epidemiologi yang dilakukan secara nasional, propinsi atau kabupaten/kota menurut waktu dan daerah. [Permen Kes No.949/Menkes/SK/VIII/2004 Tahun 2004]
  • Penyakit infeksi emerging tertentu
    1. a. poliomielitis; b. penyakit virus ebola; c. penyakit virus MERS; d. influensa A (H5N1)/Flu burung; e. penyakit virus hanta; f. penyakit virus nipah; g. demam kuning; h. demam lassa; i. demam congo; j. meningitis meningokokus; dan k. penyakit infeksi emerging baru. [Permen Kes 59/2016]
  • Penyakit Infeksi new-emerging dan re-emerging
    1. penyakit infeksi yang memerlukan penelaahan risiko karena dapat menimbulkan risiko kepedulian dan kedaruratan kesehatan masyarakat dan/atau keresahan masyarakat, menyebar secara cepat lintas wilayah maupun lintas negara, berpotensi dipergunakan sebagai senjata biologi dan mampu memberikan dampak besar ekonomi bagi negara dan masyarakat, sehingga memerlukan tanggap nasional secara terkoordinasi. [Permen Kes No.658/Menkes/Per/VIII/2009 Tahun 2009]
  • Penyakit Karantina
    1. masalah kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
    2. ialah (1) Pes (Plague); (2) Kolera (Cholera); (3) Demam kuning (Yellow fever); (4) Cacar (Smallpox); (5) Tifus bercak wabahi - Typhus exanthematicus infectiosa (Louse borne Typhus); (6) Demam balik-balik (Louse borne Relapsing fever). [UU 1/1962]
    3. ialah (1) Pes (Plague); (2) Kolera (Cholera); (3) Demam kuning (Yellow fever); (4) Cacar (smallpox); (5) Tifus bercak wabahi - Typhus exanthematicus infectiosa (Louse borne typhus); (6) Demam balik-balik (Louse borne Relapsing fever) . [UU 2/1962]
  • Penyakit Menular
    1. penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit. [Permen Kes 82/2014]
  • Penyakit menular potensial wabah
    1. penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah dan dapat menyebar dari suatu Negara ke lain Negara dan dari suatu daerah ke lain daerah, melalui lalulintas orang, bagasi, container, alat angkut atau barang bawaan lainnya. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Penyakit potensial wabah
    1. jenis penyakit yang berpotensi dapat menimbulkan wabah, baik penyakit baru maupun penyakit lama yang sudah tidak menjadi masalah dan kembali menjadi masalah kesehatan masyarakat. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Penyedia Barang/Jasa Pemerintah / Penyedia
    1. Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. [PERPRES 16/2018]
  • Penyehatan
    1. upaya pencegahan penurunan kualitas media lingkungan dan upaya peningkatan kualitas media lingkungan. [PP 66/2014]
  • Penyelenggara Bandar Udara Umum
    1. Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Bandar Udara atau Badan Usaha Kebandarudaraan. [PP 70/2001]
  • Penyelenggara Negara
    1. penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. [UU 30/2002]
  • Penyelenggara Pelabuhan Umum
    1. unit pelaksana teknis/satuan kerja pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan. [PP 69/2001]
  • Penyelenggara Swakelola
    1. Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola. [PERPRES 16/2018]
  • Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
    1. proses, cara, dan/atau aktivitas menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. [UU 11/2019]
  • Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
    1. serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. [PP 21/2008]
    2. serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. [PP 22/2008]
    3. serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. [UU 24/2007]
  • Penyelidik
    1. pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. [UU 2/2002]
  • Penyelidikan
    1. serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. [UU 2/2002]
  • Penyelidikan Epidemiologi
    1. serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengenal penyebab, sifat-sifat penyebab, sumber dan cara penularan/penyebaran serta faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya penyakit atau masalah kesehatan yang dilakukan untuk memastikan adanya KLB atau setelah terjadi KLB/Wabah. [Permen Kes 45/2014]
    2. penyelidikan yang dilakukan untuk mengenal sifat-sifat penyebab, sumber dan cara penularan serta faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya wabah. [Permen Kes No.1501/Menkes/Per/X/2010 Tahun 2010]
  • Penyelidikan Epidemiologis
    1. penyelidikan terhadap seluruh penduduk dan makhluk hidup lainnya, benda dan lingkungan yang diduga ada kaitannya dengan terjadinya wabah. [PP 40/1991]
  • Penyelundupan Manusia
    1. perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak. [PP 31/2013]
    2. perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak. [UU 6/2011]
  • Penyerahan Jasa Kena Pajak
    1. kegiatan melaksanakan pemberian Jasa Kena Pajak yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya termasuk Jasa Kena Pajak yang dilakukan untuk kepentingan sendiri. [UU 8/1983]
  • Penyidik
    1. pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. [UU 2/2002]
  • Penyidik Pegawai Negeri Sipil
    1. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. [UU 2/2002]
  • Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian / dengan PPNS Keimigrasian
    1. Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian. [PP 31/2013]
    2. Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian. [UU 6/2011]
  • Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekarantinaan Kesehatan / PPNS Kekarantinaan Kesehatan
    1. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kekarantinaan Kesehatan. [UU 6/2018]
  • Penyidik Pembantu
    1. pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. [UU 2/2002]
  • Penyidikan
    1. serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. [UU 2/2002]
  • Per-transaksi (trade for trade)
    1. Penentuan pemenuhan hak dan kewajiban untuk setiap transaksi oleh Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli yang dilakukan secara langsung atas Efek yang ditransaksikan. [PerDirs BEI No.IIA-Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020]
  • Perangkat Daerah
    1. unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. [PERPRES 16/2018]
    2. unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. [PP 12/2017]
    3. unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. [UU 23/2014]
  • Perangkat Remote Trading Anggota Bursa Efek
    1. Fasilitas Remote Trading yang berada di Anggota Bursa Efek. [PerDirs BEI No.IIA-Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020]
  • Perasuransian
    1. usaha perasuransian yang bergerak di sektor usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang, usaha reasuransi, dan usaha penunjang usaha asuransi yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa aktuaria, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha perasuransian. [UU 21/2011]
  • Peraturan Daerah / Perda
    1. Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. [UU 23/2014]
    2. peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. [UU 32/2004]
    3. Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. [PP 12/2019]
  • Peraturan Dewan Komisioner
    1. peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner dan mengikat di lingkungan internal OJK. [UU 21/2011]
  • Peraturan Kepala Daerah / Perkada
    1. peraturan gubernur atau peraturan bupati/wali kota. [PP 12/2019]
    2. peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota. [UU 23/2014]
    3. peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota. [UU 32/2004]
  • Peraturan Kepolisian
    1. segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. [UU 2/2002]
  • Peraturan OJK
    1. peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisioner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. [UU 21/2011]
  • Perbankan
    1. segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan syariah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan dan undang-undang mengenai perbankan syariah. [UU 21/2011]
  • Perbankan Syariah
    1. segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. [UU 21/2008]
  • Perbekalan kesehatan
    1. semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. [UU 36/2009]
  • Perdagangan
    1. tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. [UU 7/2014]
    2. kegiatan usaha membeli dan menjual barang tanpa mengubah bentuk atau sifatnya. [UU 8/1983]
  • Perdagangan Dalam Negeri
    1. Perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak termasuk Perdagangan Luar Negeri. [UU 7/2014]
  • Perdagangan Luar Negeri
    1. Perdagangan yang mencakup kegiatan Ekspor dan/atau Impor atas Barang dan/atau Perdagangan Jasa yang melampaui batas wilayah negara. [UU 7/2014]
  • Perdagangan melalui Sistem Elektronik
    1. Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. [UU 7/2014]
  • Perdagangan Perbatasan
    1. Perdagangan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah perbatasan Indonesia dengan penduduk negara tetangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. [UU 7/2014]
  • Perekayasaan
    1. kegiatan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika. [UU 11/2019]
  • Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah
    1. suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. [UU 32/2004]
  • Peringatan dini
    1. serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. [PP 21/2008]
    2. serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. [UU 24/2007]
  • Peringatan Kewaspadaan Dini KLB
    1. merupakan pemberian informasi adanya ancaman KLB pada suatu daerah dalam periode waktu tertentu. [Permen Kes No.949/Menkes/SK/VIII/2004 Tahun 2004]
  • Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission / OSS
    1. Perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. [PerMen Keu No.16/PMK.010/2020 Tahun 2020]
  • Perjanjian Alih Material (Material Transfer Agreement/MTA)
    1. perjanjian tentang perpindahtanganan suatu spesimen klinik dan atau materi biologik ataupun muatan informasinya antara dua penyelenggara atau lembaga atau negara, di mana pihak pertama sebagai pengirim/penyedia/ pembawa/negara asal dan pihak kedua sebagai penerima/ pengguna/pengolah/ negara penerima. [Permen Kes No.657/Menkes/Per/VIII/2009 Tahun 2009]
  • Permukiman
    1. bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. [PP 66/2014]
  • Pernyataan Integrasi
    1. pernyataan Orang Asing kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai salah satu syarat memperoleh Izin Tinggal Tetap. [UU 6/2011]
  • Persetujuan Karantina Kesehatan
    1. Surat pernyataan yang diberikan oleh pejabat karantina kesehatan kepada penanggung jawab Alat Angkut yang berupa pernyataan persetujuan bebas karantina atau persetujuan karantina terbatas. [UU 6/2018]
  • Personal Protective Equipment (PPE)
    1. peralatan yang harus dikenakan untuk melindungi petugas dari kemungkinan kecelakaan dan atau tertular penyakit menular. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Personel Pesawat Udara / Personel
    1. Orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Pesawat Udara oleh pemilik atau operator Pesawat Udara untuk melakukan tugas di atas Pesawat Udara. [UU 6/2018]
  • Persyaratan Kesehatan
    1. kriteria dan ketentuan teknis kesehatan pada media lingkungan. [PP 66/2014]
  • Perusahaan Daerah
    1. badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. [UU 17/2003]
  • Perusahaan Induk
    1. Badan hukum yang mengonsolidasikan dan mengendalikan secara langsung seluruh aktivitas KUB. [Per OJK No.12/POJK.03/2020 Tahun 2020]
  • Perusahaan KITE
    1. Badan usaha yang telah memenuhi ketentuan dan ditetapkan melalui keputusan Menteri Keuangan untuk mendapatkan fasilitas KITE sesuai perundang-undangan dibidang kepabeanan. [PerMen Keu No.23/PMK.03/2020 Tahun 2020]
    2. Badan usaha yang telah memenuhi ketentuan dan ditetapkan melalui keputusan Menteri Keuangan untuk mendapatkan insentif KITE sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan. [SE DirJen Pajak No.SE-19/PJ/2020 Tahun 2020]
  • Perusahaan Negara
    1. badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. [UU 17/2003]
  • Perusahaan Tercatat
    1. Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa. [PerDirs BEI No.IIA-Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020]
  • Perwakilan Republik Indonesia
    1. Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia. [PP 31/2013]
    2. Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia. [UU 6/2011]
  • Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
    1. Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan Pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau di organisasi internasional. [UU 7/2014]
  • Pesawat udara
    1. Setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. [UU 6/2018]
    2. ialah semua alat pengangkut (juga termasuk kepunyaan angkatan bersenjata) yang dapat bergerak dari atas tanah/air ke udara/ke ruang angkasa atau sebaliknya. [UU 2/1962]
  • Petugas karantina kesehatan
    1. pegawai negeri sipil tertentu yang diberi tugas untuk melakukan upaya karantina kesehatan dan atau tindakan penyehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Petugas Pemeriksa Pendaratan
    1. pegawai imigrasi yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Imigrasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia. [PP 31/2013]
  • Pihak
    1. Pelapor, terlapor, saksi, dan/atau ahli. [Per KPPU 1/2020]
  • Pihak Terafiliasi
    1. a. komisaris, direksi atau kuasanya, pejabat, dan karyawan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS; b. pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Syariah atau UUS, antara lain Dewan Pengawas Syariah, akuntan publik, penilai, dan konsultan hukum; dan/atau c. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan Bank Syariah atau UUS, baik langsung maupun tidak langsung, antara lain pengendali bank, pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, dan keluarga direksi. [UU 21/2008]
    2. a. anggota dewan komisaris atau pengawas, direksi, pejabat, atau karyawan bank. b. anggota pengurus, badan pemeriksa, direksi, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. pihak yang memberikan jasanya kepada bank yang bersangkutan, termasuk konsultan, konsultan hukum, akuntan publik, penilai. d. pihak yang berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank.
  • Pinjaman Daerah
    1. semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dan pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. [PP 12/2019]
    2. semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. [UU 23/2014]
    3. semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. [UU 32/2004]
  • Pintu Masuk
    1. Tempat masuk dan keluarnya alat angkut, orang, dan/atau barang, baik berbentuk pelabuhan, bandar udara, maupun pos lintas batas darat negara. [UU 6/2018]
  • Piutang Daerah
    1. jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. [PP 12/2019]
  • Pokok program penanggulangan KLB
    1. identifikasi ancaman KLB secara nasional, propinsi dan kabupaten/kota; upaya pencegahan terjadinya KLB dengan melakukan upaya perbaikan kondisi rentan KLB; penyelenggaraan SKD-KLB, kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan adanya KLB dan tindakan penyelidikan dan penanggulangan KLB yang cepat dan tepat.
  • Pos Lintas Batas Darat Negara
    1. Pintu Masuk orang, Barang, dan Alat Angkut melalui darat lintas negara. [UU 6/2018]
  • Pos Pengawasan Pabean
    1. tempat yang digunakan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu-lintas impor dan ekspor. [UU 10/1995]
  • Pra-pembukaan (Pre-opening)
    1. Sesi awal waktu perdagangan di Pasar Reguler pada setiap Hari Bursa yang dapat digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli suatu saham sehingga dimungkinkan terjadinya pembentukan Harga Pembukaan atas saham tersebut berdasarkan harga terbaik dan volume terbanyak. [PerDirs BEI No.IIA-Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020]
  • Pra-penutupan (Pre-closing)
    1. Sesi perdagangan di Pasar Reguler pada setiap Hari Bursa yang dapat digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli suatu Efek Bersifat Ekuitas sehingga dimungkinkan terjadinya pembentukan Harga Penutupan atas Efek Bersifat Ekuitas tersebut berdasarkan harga terbaik dan volume terbanyak. [PerDirs BEI No.IIA-Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020]
  • Prinsip Syariah
    1. prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. [UU 21/2008]
  • Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara / PPAS
    1. program prioritas dan Batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. [PP 12/2019]
    2. program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah. [UU 23/2014]
  • Produk Dalam Negeri
    1. Barang yang dibuat dan/atau Jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha di Indonesia. [UU 7/2014]
  • Program
    1. bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. [PP 12/2019]
  • Program Penanggulangan KLB
    1. suatu proses manajemen yang bertujuan agar KLB tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat. [Permen Kes No.949/Menkes/SK/VIII/2004 Tahun 2004]
  • Promosi Dagang
    1. kegiatan mempertunjukkan, memperagakan, memperkenalkan, dan/atau menyebarluaskan informasi hasil produksi Barang dan/atau Jasa untuk menarik minat beli konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan penjualan, memperluas pasar, dan mencari hubungan dagang. [UU 7/2014]
  • Rahasia Bank
    1. segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya serta Nasabah Investor dan Investasinya. [UU 21/2008]
    2. segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. [UU 7/1992]
  • Rawan bencana
    1. kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. [UU 24/2007]
  • Rehabilitasi
    1. perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. [PP 21/2008]
    2. perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. [UU 24/2007]
  • Rekening Giro dalam Rupiah / Rekening Giro Rupiah
    1. Rekening pihak ekstern di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam mata uang rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai rekening giro di Bank Indonesia. [Peraturan BI No.22/4/PBI/2020 Tahun 2020]
  • Rekening Kas Umum Daerah
    1. rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan. [PP 12/2019]
  • Rekonstruksi
    1. pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana. [PP 21/2008]
    2. pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. [UU 24/2007]
  • Remote Trading
    1. Perdagangan Efek secara elektronik yang diselenggarakan oleh Bursa. [PerDirs BEI No.IIA-Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020]
  • Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah / RKA SKPD
    1. dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. [PP 12/2019]
  • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah / RPJMD
    1. dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. [PP 12/2019]
    2. dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. [UU 23/2014]
  • Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah / RPJPD
    1. dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. [UU 23/2014]
  • Rencana Pembangunan Tahunan Daerah / Rencana Kerja Pemerintah Daerah / RKPD
    1. dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. [PP 12/2019]
    2. dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. [UU 23/2014]
  • Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa / RUP
    1. daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah. [PERPRES 16/2018]
  • Risiko Bencana
    1. potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat merupakan kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. [PERPRES 17/2018]
    2. potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. [PP 21/2008]
    3. potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. [UU 24/2007]
  • Ruang Detensi Imigrasi
    1. tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi. [PP 31/2013]
    2. tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi. [UU 6/2011]
  • Rujukan
    1. Suatu kegiatan pengiriman pasien atau specimen ke tempat/posisi yang lebih berwenang. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Rumah Detensi Imigrasi
    1. unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian. [PP 31/2013]
    2. unit pelaksana teknis yang menjalankan Fungsi Keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian. [UU 6/2011]
  • Rumah Sakit
    1. institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. [UU 44/2009]
  • Saat Mulai Berproduksi Komersial
    1. Saat pertama kali hasil produksi dari Kegiatan Usaha Utama dijual atau diserahkan, atau digunakan sendiri untuk proses produksi lebih lanjut. [PerMen Keu No.16/PMK.010/2020 Tahun 2020]
  • Sailling Permit
    1. surat keterangan yang diberikan kepada kapal untuk melakukan satu kali perjalanan tanpa DC/DEC yang berlaku. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Sanksi Daftar Hitam
    1. sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu. [PERPRES 16/2018]
  • Sarana Kesehatan
    1. tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan antara lain
  • Sasaran
    1. Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran yang diharapkan dan suatu Kegiatan. [PP 12/2019]
  • Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah / SKPKD
    1. unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. [PP 12/2019]
  • Satuan Kerja Perangkat Daerah / SKPD
    1. unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah. [PP 12/2019]
  • Sediaan farmasi
    1. obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. [UU 36/2009]
  • Seleksi
    1. metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi. [PERPRES 16/2018]
  • Sengketa Kewenangan
    1. klaim penggunaan Wewenang yang dilakukan oleh 2 (dua) Pejabat Pemerintahan atau lebih yang disebabkan oleh tumpang tindih atau tidak jelasnya Pejabat Pemerintahan yang berwenang menangani suatu urusan pemerintahan. [UU 30/2014]
  • Seorang Terjangkit
    1. seorang yang menderita atau yang dianggap oleh pejabat kesehatan pelabuhan menderita penyakit karantina. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
    2. ialah seorang yang menderita atau yang dianggap oleh dokter pelabuhan menderita penyakit karantina. [UU 1/1962]
    3. ialah seorang yang menderita atau yang dianggap oleh dokter pelabuhan menderita penyakit karantina. [UU 2/1962]
  • Seorang Tersangka
    1. seorang yang dianggap oleh petugas karantina kesehatan telah mengalami kemungkinan terpapar penyakit karantina. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
    2. ialah seorang yang dianggap oleh dokter pelabuhan telah mengalami kemungkinan ketularan suatu penyakit karantina. [UU 1/1962]
    3. ialah seorang yang dianggap oleh dokter pelabuhan telah mengalami kemungkinan ketularan suatu penyakit karantina. [UU 2/1962]
  • Sertifikat Deposito
    1. deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan. [UU 7/1992]
  • Sertifikat Investasi Mudarabah Antarbank / SIMA
    1. Sertifikat yang diterbitkan oleh BUS atau UUS yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudarabah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai sertifikat investasi mudarabah antarbank. [Peraturan BI No.22/4/PBI/2020 Tahun 2020]
  • Seseorang dalam pengamatan (under surveillance)
    1. salah satu tindakan karantina bagi tersangka penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah yang diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu sehingga ia dapat melanjutkan perjalanan. Untuk kepentingan pemantauan kepada tersangka diberikan kartu kewaspadaan kesehatan (Health Alert Card). [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Setiap Orang
    1. Orang perseorangan dan/ atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. [UU 6/2018]
    2. orang perseorangan atau korporasi. [UU 21/2011]
    3. orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum. [UU 24/2007]
  • Simpanan
    1. dana yang dipercayakan oleh Nasabah kepada Bank Syariah dan/atau UUS berdasarkan Akad wadi’ah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dalam bentuk Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. [UU 21/2008]
    2. dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. [UU 7/1992]
  • Sisa Lebih Perhitungan Anggaran / SiLPA
    1. selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. [PP 12/2019]
  • Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah / SAPD
    1. rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan Daerah. [PP 12/2019]
  • Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian
    1. sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian. [PP 31/2013]
    2. sistem teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah dan menyajikan informasi guna mendukung operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam melaksanakan Fungsi Keimigrasian. [UU 6/2011]
  • Sistem Informasi Perdagangan
    1. tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian Perdagangan. [UU 7/2014]
  • Sistem Kewaspadaan Dini KLB (SKD-KLB)
    1. merupakan kewaspadaan terhadap penyakit berpotensi KLB beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menerapkan teknologi surveilans epidemiologi dan dimanfaatkan untuk meningkatkan sikap tanggap kesiapsiagaan, upaya-upaya pencegahan dan tindakan penanggulangan kejadian luar biasa yang cepat dan tepat. [Permen Kes No.949/Menkes/SK/VIII/2004 Tahun 2004]
  • Sistem Manajemen Informasi Laboratorium
    1. suatu sistem pencatatan, penelusuran, dan pengaksesan spesimen dengan menggunakan teknologi informatika, yang dikelola oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. [Permen Kes No.658/Menkes/Per/VIII/2009 Tahun 2009]
  • Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
    1. pola hubungan yang membentuk keterkaitan secara terencana, terarah, dan terukur, serta berkelanjutan antar unsur kelembagaan dan sumber daya sehingga terbangun jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan yang utuh dalam mendukung penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan nasional. [UU 11/2019]
  • Sistem pelaporan
    1. sistem pelaporan yang harus dilaporkan Oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Skrining
    1. Suatu tindakan penyaringan untuk mengetahui status kesehatan seseorang. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Spesimen Klinik
    1. bahan yang berasal dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan/atau analisis lainnya, termasuk new-emerging dan re-emerging, dan penyakit infeksi berpotensi pandemik. [Permen Kes No.657/Menkes/Per/VIII/2009 Tahun 2009]
    2. bahan yang berasal dan atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan/atau analisis lainnya, termasuk new-emerging dan re-emerging dan penyakit infeksi berpotensi pandemik. [Permen Kes No.658/Menkes/Per/VIII/2009 Tahun 2009]
  • Standar
    1. persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/ keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya. [UU 7/2014]
  • Standar Akuntansi Pemerintahan / SAP
    1. prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. [PP 12/2019]
  • Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan
    1. spesifikasi teknis atau nilai yang dibakukan pada media lingkungan yang berhubungan atau berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. [PP 66/2014]
  • Standar Nasional Indonesia / SNI
    1. Standar yang ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standardisasi. [UU 7/2014]
  • Standar Pelayanan Minimal / SPM
    1. ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. [PP 12/2019]
    2. ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. [PP 2/2018]
    3. ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. [UU 23/2014]
  • Standardisasi
    1. proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, memelihara, memberlakukan, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pihak. [UU 7/2014]
  • Status Karantina
    1. Keadaan Alat Angkut, Orang, dan Barang yang berada di suatu tempat untuk dilakukan Kekarantinaan Kesehatan. [UU 6/2018]
  • Status keadaan darurat bencana
    1. suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana. [UU 24/2007]
  • Sterilisasi
    1. Suatu tindakan untuk menjadikan suatu bahan atau benda bebas dari mikroorganisme dengan cara pemanasan, penyinaran atau dengan zat kimia untuk mematikan baik mikroorganisme hidup maupun sporanya. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Sumber daya di bidang kesehatan
    1. segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. [UU 36/2009]
  • Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
    1. suatu nilai potensi yang bermanfaat untuk Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. [UU 11/2019]
  • Sumber penyakit
    1. manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah. [UU 4/1984]
  • Surat Berharga
    1. surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal
  • Surat Jaminan / Jaminan
    1. jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. [PERPRES 16/2018]
  • Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak
    1. surat keputusan yang menentukan pengembalian kelebihan pembayaran jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau dipotong dan/atau dipungut, karena jumlah pajak yang telah dibayar dan/atau dipotong dan/atau dipungut lebih besar dari pajak yang terhutang. [UU 6/1983]
  • Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor / SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor
    1. Surat keterangan yang menyatakan bahwa Wajib Pajak memperoleh insentif dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor berdasarkan PMK-23/PMK.03/2020. [SE DirJen Pajak No.SE-19/PJ/2020 Tahun 2020]
  • Surat keterangan kesehatan
    1. ialah keterangan kesehatan yang harus diberikan kepada dokter pelabuhan oleh nakhoda mengenai keadaan kesehatan di kapal yang memenuhi syarat- syarat internasional. [UU 1/1962]
  • Surat keterangan kesehatan pesawat udara
    1. ialah keterangan kesehatan yang harus diberikan kepada dokter pelabuhan oleh nakhoda mengenai keadaan kesehatan di pesawat udara yang memenuhi syarat-syarat internasional. [UU 2/1962]
  • Surat Ketetapan Pajak
    1. surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhutang, jumlah pengurangan pembayaran pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. [UU 6/1983]
  • Surat Ketetapan Pajak Tambahan
    1. Surat keputusan yang menambah jumlah pajak yang telah ditetapkan. [UU 6/1983]
  • Surat Paksa
    1. surat perintah membayar pajak dan tagihan yang berkaitan dengan pajak, sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1850). [UU 6/1983]
  • Surat Pemberitaan
    1. surat yang berisi pemberitahuan kepada Wajib Pajak, bahwa jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang sudah dibayar, dan/atau dipotong dan/atau dipungut. [UU 6/1983]
  • Surat Pemberitahuan
    1. surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. [UU 6/1983]
  • Surat Pemberitahuan Masa
    1. surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terhutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat. [UU 6/1983]
  • Surat Pemberitahuan Tahunan
    1. surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk memberitahukan pajak yang terhutang dalam suatu Tahun Pajak. [UU 6/1983]
  • Surat Penyediaan Dana / SPD
    1. dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD. [PP 12/2019]
  • Surat Perintah Membayar / SPM
    1. dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD. [PP 12/2019]
  • Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan / SPM-GU
    1. dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan. [PP 12/2019]
  • Surat Perintah Membayar Langsung / SPM-LS
    1. dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga. [PP 12/2019]
  • Surat Perintah Membayar TU / SPM-TU
    1. dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD, karena kebutuhan dananya tidak dapat menggunakan LS dan UP. [PP 12/2019]
  • Surat Perintah Membayar UP / SPM-UP
    1. dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan. [PP 12/2019]
  • Surat Perintah Pencairan Dana / SP2D
    1. dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD. [PP 12/2019]
  • Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia / Surat Perjalanan Laksana Paspor
    1. dokumen pengganti Paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu. [PP 31/2013]
    2. dokumen pengganti paspor yang diberikan dalam keadaan tertentu yang berlaku selama jangka waktu tertentu. [UU 6/2011]
  • Surat Permintaan Pembayaran / SPP
    1. dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran. [PP 12/2019]
  • Surat Setoran Pajak
    1. surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang di Kas Negara atau di tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dan/atau untuk melaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak. [UU 6/1983]
  • Surat Tagihan Pajak
    1. surat untuk melakukan tagihan pajak dan,/atau sanksi berupa bunga dan denda administrasi. [UU 6/1983]
  • Surveilans
    1. kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan. [Permen Kes No.657/Menkes/Per/VIII/2009 Tahun 2009]
  • Surveilans Kesehatan
    1. kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien. [Permen Kes 45/2014]
  • Syahbandar udara
    1. ialah seorang yang mempunyai tugas dan wewenang penuh dalam penguasaan dan pengawasan pelabuhan udara/lapangan terbang mengenai semua aspek-aspeknya. [UU 2/1962]
  • Tabungan
    1. Simpanan berdasarkan Akad wadi’ah atau Investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. [UU 21/2008]
    2. simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. [UU 7/1992]
  • Tahun Pajak
    1. Jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. [PerMen Keu No.23/PMK.03/2020 Tahun 2020]
    2. Jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. [SE DirJen Pajak No.SE-19/PJ/2020 Tahun 2020]
    3. jangka waktu satu tahun takwim atau satu tahun buku. [UU 6/1983]
  • Tambahan Uang Persediaan / TU
    1. tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dan UP dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan. [PP 12/2019]
  • Tanda Keluar
    1. tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar Wilayah Indonesia. [PP 31/2013]
    2. tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan keluar Wilayah Indonesia. [UU 6/2011]
  • Tanda Masuk
    1. Tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia. [PerMen Kumham 7/2020]
    2. Tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia. [PerMen Kumham 8/2020]
    3. Tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia. [PerMen KumHam 11/2020]
    4. tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia. [PP 31/2013]
    5. tanda tertentu berupa cap yang dibubuhkan pada Dokumen Perjalanan warga negara Indonesia dan Orang Asing, baik manual maupun elektronik, yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi sebagai tanda bahwa yang bersangkutan masuk Wilayah Indonesia. [UU 6/2011]
  • Tanggap Darurat Bencana
    1. serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. [PP 21/2008]
    2. serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. [UU 24/2007]
  • Tata Kelola
    1. Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum dan ketentuan mengenai pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. [Per OJK No.12/POJK.03/2020 Tahun 2020]
  • Tatanan Kebandarudaraan Nasional
    1. suatu sistem kebandar-udaraan nasional yang memuat tentang hirarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis, penyelenggaraan, kegiatan, keterpaduan intra dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lainnya. [PP 70/2001]
  • Tatanan Kepelabuhanan Nasional
    1. suatu sistem kepelabuhanan Nasional yang memuat tentang hirarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis, penyelenggaraan, kegiatan, keterpaduan intra dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lainnya. [PP 69/2001]
  • Teknologi
    1. cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia. [UU 11/2019]
  • Teknologi kesehatan
    1. segala bentuk alat dan/atau metode yang ditujukan untuk membantu menegakkan diagnosa, pencegahan, dan penanganan permasalahan kesehatan manusia. [UU 36/2009]
  • Telekonferensi Visual
    1. Komunikasi 2 (dua) arah atau lebih di waktu yang bersamaan dan tempat yang berbeda serta menampilkan orang yang berkomunikasi tersebut dengan menggunakan jaringan internet atau jaringan telekomunikasi lainnya, tidak terbatas pada televisi, telepon dan/atau komputer. [Per KPPU 1/2020]
  • Tempat Kerja
    1. ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. [PP 66/2014]
  • Tempat Pemeriksaan Imigrasi
    1. Tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar wilayah Indonesia. [PerMen Kumham 7/2020]
    2. tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia. [PP 31/2013]
    3. tempat pemeriksaan di pelabuhan laut, bandar udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia. [UU 6/2011]
  • Tempat Penimbunan Berikat
    1. bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan, dan/atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk. [UU 10/1995]
  • Tempat Penimbunan Pabean
    1. bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh Pemerintah di Kantor Pabean yang berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-undang ini. [UU 10/1995]
  • Tempat Penimbunan Sementara
    1. bangunan dan atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya. [UU 10/1995]
  • Tenaga Kesehatan
    1. setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. [UU 36/2009]
  • Tender
    1. metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. [PERPRES 16/2018]
  • Tender/Seleksi Internasional
    1. pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing. [PERPRES 16/2018]
  • Terjangkit
    1. Kondisi seseorang yang menderita penyakit yang dapat menjadi sumber penular penyakit yang berpotensi menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. [UU 6/2018]
  • Terpapar
    1. Kondisi orang, Barang, atau Alat Angkut yang terpajan, terkontaminasi, dalam masa inkubasi, insektasi, pestasi, ratisasi, termasuk kimia dan radiasi. [UU 6/2018]
  • Tim Anggaran Pemerintah Daerah / TAPD
    1. tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD. [PP 12/2019]
  • Tim Gerak Cepat
    1. Tim yang tugasnya membantu upaya penanggulangan KLB/wabah. [Permen Kes No.1501/Menkes/Per/X/2010 Tahun 2010]
  • Tindak Pidana Korupsi
    1. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [UU 30/2002]
  • Tindakan Administrasi Pemerintahan / Tindakan
    1. perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. [UU 30/2014]
  • Tindakan Administratif Keimigrasian
    1. sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. [PP 31/2013]
    2. sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. [UU 6/2011]
  • Tindakan Karantina
    1. ialah tindakan-tindakan terhadap kapal beserta isinya dan daerah pelabuhan untuk mencegah penjangkitan dan penjalaran penyakit karantina. [UU 1/1962]
    2. ialah tindakan-tindakan terhadap pesawat udara beserta isinya dan daerah pelabuhan untuk mencegah penjangkitan dan penjalaran penyakit karantina. [UU 2/1962]
  • Tindakan Medik
    1. Suatu kegiatan yang dilakukan dalam menangani masalah kedokteran. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Tindakan Pemeriksaan
    1. tindakan yang dilakukan oleh petugas perpajakan dalam rangka melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak, untuk mencari bahan-bahan guna penghitungan jumlah pajak yang terhutang dan jumlah pajak yang harus dibayar. [UU 6/1983]
  • Tingkat Indikasi Imbalan SIMA
    1. Rata-rata tertimbang tingkat indikasi imbalan SIMA dalam rupiah yang terjadi di pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah pada pasar perdana. [Peraturan BI No.22/4/PBI/2020 Tahun 2020]
  • Tingkat Kesehatan Bank
    1. Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah. [Per OJK No.12/POJK.03/2020 Tahun 2020]
  • Trading-ID
    1. Bagian dari Single Investor Identification (SID) yang ditetapkan oleh KSEI dan digunakan sebagai identitas nasabah untuk melaksanakan perdagangan di Bursa. [PerDirs BEI No.IIA-Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020]
  • Tugas pembantuan
    1. penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi. [UU 23/2014]
    2. penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. [UU 32/2004]
  • Uang Persediaan / UP
    1. uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. [PP 12/2019]
  • Undang-Undang Pajak Penghasilan / Undang-Undang PPh
    1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. [PerMen Keu No.23/PMK.03/2020 Tahun 2020]
  • Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai / Undang-Undang PPN
    1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. [PerMen Keu No.23/PMK.03/2020 Tahun 2020]
  • Unit Darurat Medik
    1. Unit yang memberikan pelayanan medis terus menerus 24 jam setiap hari kepada mereka yang menderita sakit atau kecelakaan secara mendadak yang segera memerlukan bantuan medis, berupa bantuan hidup dasar, perawatan luka-luka, pengobatan, pemeriksaan khusus dan tindakan pembedahan. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa / UKPBJ
    1. unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. [PERPRES 16/2018]
  • Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Bandar Udara
    1. unit organisasi Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. [PP 70/2001]
  • Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Pelabuhan
    1. unit organisasi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota. [PP 69/2001]
  • Unit SKPD
    1. bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program. [PP 12/2019]
  • Unit Usaha Syariah / UUS
    1. Unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. [Per OJK No.11/POJK.03/2020 Tahun 2020]
    2. Unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. [Per OJK No.12/POJK.03/2020 Tahun 2020]
    3. Unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah. [Peraturan BI No.22/4/PBI/2020 Tahun 2020]
    4. unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. [UU 21/2008]
  • Upaya Administratif
    1. proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan yang merugikan. [UU 30/2014]
  • Upaya Karantina Kesehatan
    1. segala kegiatan di Pelabuhan untuk mencegah tersebarnya penyakit karantina dan atau faktor risiko gangguan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Upaya Kesehatan
    1. Setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
    2. setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. [UU 36/2009]
  • Upaya Penanggulangan
    1. segala upaya yang ditujukan untuk memperkecil angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain. [PP 40/1991]
  • Urusan Pemerintahan
    1. kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. [PP 12/2019]
    2. fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. [PP 38/2007]
    3. kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. [UU 23/2014]
    4. setiap urusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [UU 39/2008]
  • Urusan Pemerintahan Pilihan
    1. Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. [PP 12/2019]
    2. Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. [UU 23/2014]
  • Urusan Pemerintahan Wajib
    1. Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. [PP 12/2019]
    2. urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. [PP 2/2018]
    3. Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. [UU 23/2014]
  • Usaha Kecil
    1. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. [Peraturan BI No.22/4/PBI/2020 Tahun 2020]
    2. usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. [PERPRES 16/2018]
  • Usaha Menengah
    1. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. [Peraturan BI No.22/4/PBI/2020 Tahun 2020]
    2. usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. [PERPRES 16/2018]
  • Usaha Mikro
    1. Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah. [Peraturan BI No.22/4/PBI/2020 Tahun 2020]
    2. usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. [PERPRES 16/2018]
  • Usaha Mikro Kecil dan Menengah / UMKM
    1. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. [Peraturan BI No.22/4/PBI/2020 Tahun 2020]
  • Utang Daerah / Utang
    1. jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. [PP 12/2019]
  • Vaksin
    1. Suatu produk biologik yang terbuat dari kuman, komponen kuman atau racun kuman yang telah dilemahkan atau dimatikan dan berguna untuk merangsang pembentukan kekebalan tubuh seseorang. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Vaksinasi
    1. Suatu tindakan medik untuk memberikan kekebalan kepada seseorang terhadap suatu penyakit tertentu. [Kepmen Kes No.424/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
  • Virtual Private Network (VPN)
    1. Jaringan komputer yang menggunakan infrastruktur telekomunikasi publik, misalnya Internet, untuk menyediakan fasilitas akses yang aman kepada pengguna ke dalam jaringan komputer internal organisasi pengguna tersebut seperti layaknya pengguna berada dalam jaringan lokal organisasi tersebut. [SE DirJen Pajak No.SE-15/PJ/2020 Tahun 2020]
  • Visa Dinas
    1. Visa yang diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor Dinas atau paspor lain yang akan melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik di Indonesia. [PerMen KumHam 11/2020]
  • Visa Diplomatik
    1. Visa yang diberikan kepada Orang Asing pemegang Paspor Diplomatik atau paspor lain yang akan melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik di Indonesia. [PerMen KumHam 11/2020]
  • Visa Republik Indonesia / Visa
    1. Keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. [PerMen Kumham 7/2020]
    2. Keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. [PerMen Kumham 8/2020]
    3. Keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. [PerMen KumHam 11/2020]
    4. keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. [PP 31/2013]
    5. keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal. [UU 6/2011]
  • Wabah
    1. berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Menteri Kesehatan menetapkan dan mencabut daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah. [Kepmen Kes No.425/Menkes/SK/IV/2007 Tahun 2007]
    2. kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka dan ditetapkan oleh Menteri. [Permen Kes 45/2014]
    3. berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Menteri menetapkan dan mencabut daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah. [Permen Kes No.949/Menkes/SK/VIII/2004 Tahun 2004]
    4. ialah penjalaran atau penambahan banyaknya peristiwa penyakit karantina. [UU 1/1962]
    5. ialah penjalaran atau penambahan banyaknya peristiwa penyakit karantina. [UU 2/1962]
  • Wabah Penyakit Menular / Wabah
    1. kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. [Permen Kes 82/2014]
    2. kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. [Permen Kes No.1501/Menkes/Per/X/2010 Tahun 2010]
    3. pengertian Wabah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. [PP 40/1991]
    4. kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. [UU 4/1984]
  • Wajib Pajak
    1. orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. [UU 6/1983]
  • Wajib Pajak Berstatus Cabang / Wajib Pajak Cabang
    1. Wajib Pajak yang terdaftar di KPP yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sama dengan Wajib Pajak Pusat untuk kode 9 (sembilan) digit pertama dan dengan kode 3 (tiga) digit terakhirnya selain 000. [SE DirJen Pajak No.SE-19/PJ/2020 Tahun 2020]
  • Wajib Pajak Berstatus Pusat / Wajib Pajak Pusat
    1. Wajib Pajak yang terdaftar di KPP dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dengan kode 3 (tiga) digit terakhirnya
  • Waktu JATS
    1. Waktu yang tertera pada JATS. [PerDirs BEI No.IIA-Kep-00025/BEI/03-2020 Tahun 2020]
  • Wali Amanat
    1. Bank Umum Syariah yang mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan Akad wakalah antara Bank Umum Syariah yang bersangkutan dan pemegang surat berharga tersebut. [UU 21/2008]
    2. Bank Umum, yang berdasarkan suatu perjanjian antara Bank Umum tersebut dengan emiten surat berharga, ditunjuk untuk mewakili kepentingan semua pemegang surat berharga tersebut. [UU 7/1992]
  • Walikota
    1. Kepala daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi daerah. [PP 69/2001]
    2. Kepala Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Otonomi Daerah. [PP 70/2001]
  • Warga Masyarakat
    1. seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan. [UU 30/2014]
  • Warga Negara Indonesia / Warga Negara
    1. orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [PP 2/2018]
  • Wewenang
    1. hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. [UU 30/2014]
  • Wilayah
    1. wilayah administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah. [PP 40/1991]
  • Wilayah Administratif
    1. wilayah kerja perangkat Pemerintah Pusat termasuk gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di Daerah. [UU 23/2014]
  • Wilayah Bencana
    1. wilayah tertentu yang terkena dampak bencana. [PP 21/2008]
  • Wilayah Negara Republik Indonesia / Wilayah Indonesia
    1. Seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. [PerMen KumHam 11/2020]
    2. seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang. [PP 31/2013]
    3. seluruh wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. [UU 6/2011]
  • Yang termasuk dalam pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak
    1. a) penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian. b) pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing. c) pengalihan hasil produksi dalam keadaan bergerak. d) penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. e) pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma. f) persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan. [UU 8/1983]
  • Yang tidak termasuk dalam pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak
    1. a) penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang. b) penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan hutang- piutang. c) pemindahtanganan sebagian atau seluruh perusahaan.
  • Zona Karantina
    1. Area atau tempat tertentu untuk dapat menyelenggarakan tindakan Kekarantinaan Kesehatan. [UU 6/2018]

Comments are closed.